Indef: 4 Menteri Ini Harus Evaluasi Kebijakan di 2016
Selasa, 5 Januari 2016 - 12:34 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id
- Sepanjang tahun 2015, sejumlah indikator yang menopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri tak sepenuhnya optimal. Kinerja para menteri ekonomi Presiden Joko Widodo menjadi sorotan publik, karena dianggap tidak mampu mengeluarkan kebijakan yang mampu menggeliatkan ekonomi Indonesia.
![Bareskrim Polri geledah kantor Kementerian Keuangan]()
![img_title]()
Baca Juga :
Pulau Tax Haven, Untung Rugi Masih Dikaji
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat, setidaknya ada empat menteri yang patut untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan, serta memperbaiki kinerjanya dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di 2016, agar lebih baik di tahun sebelumnya.
"Semua terdapat catatan. Kementerian Keuangan (Bambang Brodjonegoro), Kementerian Perindustrian (Saleh Husin), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga), dan Kementerian Tenaga Kerja (Hanif Dhakiri)," kata Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, saat berbincang dengan VIVA.co.id, Jakarta, Selasa 5 Januari 2015.
Untuk Kementerian Keuangan, Enny menjelaskan, catatan utama adalah yang dihimpun adalah dari sisi penerimaan, belanja, serta manajemen pengelolaan keuangan yang belum terakselerasi dengan baik. Hasilnya, serapan anggaran mandek, penerimaan dan belanja justru berbanding terbalik.
"Perlambatan penyerapan anggaran, hampir semua kementerian lembaga masalahnya keterlambatan pencairan. Ini harus diperbaiki. Pemerintah itu berbeda dengan korporasi. Penerimaan dan belanja itu harus balance," kata dia.
Kementerian Keuangan, menurutnya, perlu mematok target yang lebih realistis terhadap penerimaan negara. Sebab, bila kekurangan penerimaan (shortfall) semakin membengkak, hal ini berpotensi untuk memengaruhi program-program pembangunan pemerintah. Otomatis, pertumbuhan ekonomi dalam negeri akan terhambat.
"Target penerimaan itu harus realistis ke program pemerintah, karena saling berkaitan. Begitu shortfall, akan menganggu baik itu pola maupun eksekusi program pemerintah tadi. Target apa pun, yang paling penting itu realistis," tutur Enny.
Mengoptimalkan Aset Negara
Aset pemerintah per 30 Juni 2016 mencapai Rp5.285 triliun.
VIVA.co.id
4 November 2016
