Data Pertanian dari Pemerintah Janggal, Syarat Kepentingan?
- Mustakim
VIVA.co.id - Data terkait pangan dan pertanian dari pemerintah yang keluar belakangan ini dinilai terlalu timpang. Perbedaan data dari beberapa lembaga riset menjadi perhatian pihak-pihak terkait.
Menurut pengamat birokrasi dan pemerintahan, Medrial Alamsyah, hal ini sudah menjadi rahasia umum.
"Kalau data (tidak akurat) ini memang semua sudah tahu. Jangankan antar kementerian, antar unit organisasi di Kementerian saja bisa berbeda datanya," kata Medrial di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 28 November 2015.
Menurut Medrial, perbedaan data ini terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu di balik suatu riset, khususnya riset mengenai pertanian. Konflik kepentingan membuat data menjadi tidak akurat.
"Data ini kan dibuat berdasarkan kepentingan. Kepentingan seperti apa? Bisa untuk menunjukan prestasi, atau untuk meminta anggaran," ujar Medrial.
Menurutnya, jika untuk menunjukan prestasi, biasanya data itu dibuat menjadi besar. Sementara jika data diturunkan, maka bisa saja ada maksud untuk meminta anggaran.
"Data itu jadi mainan. Ini persoalan mentalitas, integritas. Ini sudah jadi masalah. Data itu dibuat berdasarkan kepentingan, dan kepentingan semakin ribet," katanya.
Sementara itu, karena seringnya perbedaan data antar beberapa lembaga, para pelaku usaha pangan dan pertanian mempunyai upaya antisipasi. Para pengusaha tidak selalu menyandarkan pada data resmi dari lembaga pemerintah.
"Bahwa data itu tidak akurat, kita tidak masuk ke situ. Tapi untuk mengantisipasi, kita harus punya data pembanding, sehingga kita bisa mengambil posisi. Kita tidak mendasarkan data resmi," kata salah seorang pengusaha, Nur Iswan.
Sebelumnya diberitakan, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan bahwa data tanaman pangan dari Kementerian Pertanian terlalu tinggi, terutama soal data luas panen.