Menteri Susi Tolak Mentah-mentah Usulan Kadin
Kamis, 19 November 2015 - 19:42 WIB
Sumber :
- Antara/Joko Sulistyo
VIVA.co.id
- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak mentah-mentah usulan yang dilayangkan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.
Beberapa waktu lalu, Yugi mengusulkan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali membuka izin bagi kapal tangkap asing, untuk beroperasi dan menangkap ikan di perairan Indonesia.
"Saya ingin menanggapi berita dari Kadin yang diwakili Yugi Prayanto. Saya tidak setuju. Saya minta kepada Kadin bekerja, dan apresiasi nelayan kita," kata Susi dalam konferensi pers di rumah dinasnya, Kamis 19 November 2015.
Susi mengatakan, kapabilitas nelayan lokal sangat mumpuni dalam memenuhi kebutuhan perusahaan pengelolaan ikan domestik. Pernyataan yang disampaikan Yugi bahwa nelayan lokal belum mampu memenuhi pasokan ikan domestik itu dianggap kebohongan besar.
"Dia (Yugi) bilang, penutupan izin kapal ikan asing bisa menyebabkan perusahaan pengelolaan ikan kita kekurangan stok. Saya bilang, itu bohong semua. Ikan kita banyak," kata dia.
Susi menjelaskan, dengan penutupan izin bagi kapal tangkap asing, hal tersebut telah memberikan dampak positif bagi para nelayan lokal. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah meminta secara khusus, agar lebih berhati-hati dalam mengelola sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia.
"Kita tidak mungkin ambil kesejahteraan nelayan Indonesia yang sudah dirasakan satu tahun belakangan. Pak Presiden pesan kepada saya harus hati-hati jaga SDA, terutama investasi dari luar. Nelayan kita bisa dan mampu," ungkapnya.
Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product ini bahkan meminta kepada Yugi untuk fokus menjadi pengusaha yang tetap pada jalurnya, dengan mendukung nelayan lokal dengan cara membangun industri pengolahan ikan yang baik.
Menurut Susi, hanya negara terbelakang yang bisa memberikan izin tangkap kepada pihak asing. Dalam hal ini, kata dia, Indonesia tidak termasuk kedalam negara tersebut.
Baca Juga :
Menteri Susi Rekrut non-PNS Jadi Pejabat Eselon
Skema Asuransi untuk Satu Juta Nelayan
"Total asuransi yang akan diberikan senilai Rp175 miliar."
VIVA.co.id
1 Agustus 2016
