Ketua DPR Singgung Kecilnya Penyerapan Anggaran Pemerintah
Jumat, 14 Agustus 2015 - 14:58 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Pidato pembukaan masa sidang I tahun 2015-2016 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, dalam rangka pengantar atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016 oleh Presiden Joko Widodo, disinggung soal lemahnya penyerapan anggaran pemerintah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
WTO Puji Reformasi Ekonomi Indonesia
"Terkait dengan APBN, sebagaimana kita ketahui bahwa penyerapan anggaran pemerintah pusat, khususnya belanja kementerian/lembaga pada semester I tahun 2015 lebih rendah daripada tahun sebelumnya pada posisi yang sama," kata Novanto, dalam pidatonya, di hadapan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, DPD, Jumat 14 Agustus 2015.
Novanto menuturkan, penyerapan anggaran pemerintah baru mencapai Rp208,5 triliun atau 26,2 persen.
Dia menjelaskan, DPR terus meminta pemerintah, terutama kementerian/lembaga, segera menyelesaikan dokumen anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
"Termasuk perubahan nomenklatur kementerian/lembaga, serta merealisasikan proyek-proyek infrastruktur," katanya.
Dengan begitu, ujar Novanto, penyerapan pada semester II tahun 2015 bisa meningkat. Dengan demikian, akan berimbas pada perbaikan pertumbuhan ekonomi.
Novanto mengatakan, besar harapan dari parlemen, agar RUU APBN 2016 yang diajukan Presiden nantinya benar-benar memberi harapan yang besar bagi rakyat.
"Dapat menjadi fungsi stabilisasi agar pemerintah dapat menstabilkan perekonomian serta mampu memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok," ujar Novanto.
Selain itu, dia berharap, RUU APBN 2016 bisa mendorong usaha mikro kecil dan menengah dengan berbagai kebijakan pemerintah yang pro rakyat. "Bukan saja sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja," ujar Novanto. (art)
Halaman Selanjutnya
Dia menjelaskan, DPR terus meminta pemerintah, terutama kementerian/lembaga, segera menyelesaikan dokumen anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
