Menko Sofyan: Eksekusi Mati Tak Ganggu Ekonomi RI

Kamis, 30 April 2015 - 18:54 WIB
Oleh :
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, memastikan hubungan perekonomian luar negeri Indonesia berjalan baik usai pelaksanaan eksekusi terhadap delapan terpidana mati pada 29 April 2015.


Menurut Menteri, negara-negara yang warganya dihukum mati pasti menghormati hukum Indonesia. Sama seperti Indonesia yang menghormati hukum Arab Saudi yang menghukum mati dua tenaga kerja Indonesia di sana.


“Karena kalau gara-gara hukuman mati mengganggu ekonomi, hubungan antarnegara itu jadi kacau balau,” ujar Sofyan di Jakarta, Kamis, 30 April 2015.
Baca Juga :
Percaya Buwas, Ketua DPR Usul Anggaran BNN Ditambah


Baca Juga :
Ada Jenderal Ikut Freddy Kirim Narkoba, Ini Penjelasan TNI
Dia menegaskan, soal hukuman mati adalah ranah hukum yang tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi. Hukuman mati murni merupakan penegakan hukum yang juga dilakukan di berbagai negara.

Baca Juga :
Laporkan Hariz Azhar, TNI Ingin Beri Pembelajaran Hukum

“Amerika melakukan, Arab Saudi, China apalagi. Malaysia, Singapura, semua negara mempunyai hak untuk menetapkan kebijakan tentang bagaimana hukuman maksimum,” tambahnya.


Penarikan duta besar yang dilakukan beberapa negara, menurut Menteri, sebagai hal yang bersifat sementara dan dipastikan tidak akan mengganggu hubungan ekonomi. Indonesia mempunyai hak menerapkan hukum yang dianggap tepat, karena Indonesia juga telah menetapkan status darurat terhadap narkoba.


“Begitu pula negara lain, mereka punya kebijakan sendiri untuk menerapkan hukuman yang tepat,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Penarikan duta besar yang dilakukan beberapa negara, menurut Menteri, sebagai hal yang bersifat sementara dan dipastikan tidak akan mengganggu hubungan ekonomi. Indonesia mempunyai hak menerapkan hukum yang dianggap tepat, karena Indonesia juga telah menetapkan status darurat terhadap narkoba.
Halaman Selanjutnya