Puji Program PNPM, Bank Dunia Kucuri Rp2 T
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Yakin dengan keberhasilan pengentasan kemiskinan lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perkotaan, Bank Dunia kembali menyetujui pinjaman senilai US$266 juta, setara Rp2,39 triliun (kurs Rp9.000).
Bank Dunia yakin program PNPM Perkotaan untuk periode 2012-2015 akan membuat kelompok masyarakat miskin perkotaan mendapatkan akses infrastruktur, pelayanan sosial, dan ekonomi yang lebih baik.
"PNPM Perkotaan 2012-2015 ini beranjak dari kesuksesan dan pembelajaran program-program pengentasan kemiskinan sebelumnya," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 21 November 2012.
Bank Dunia menilai, meski perekonomian Indonesia terbukti cukup tangguh menghadapi krisis Asia dan global baru-baru ini, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan serius. Tercatat, 110 juta atau separuh rumah tangga di Indonesia hidup di kisaran batas kemiskinan yaitu US$21 per bulan. Kalangan ini dianggap rentan jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan.
Tak hanya itu, Bank dunia juga mencatat Koefisien Gini telah meningkat dari 31,7 pada tahun 1999 menjadi 35 di 2009. Tingkat kesenjangan hidup masyarakat kaya dan miskin Indonesia ini lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan.
Stefan mengatakan, program PNPM yang dilakukan pemerintah akan membantu menyediakan bantuan langsung kepada masyarakat. Disamping membangun kapasitas untuk meningkatan kondisi hidup dan tata kelola pemerintah setempat.
Insinyur Tata Kota Bank Dunia untuk Indonesia, George Soraya menambahkan, program PNPM Perkotaan cukup berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan kualitas kondisi hodup masyarakat miskin perkotaan secara efisien.
Ke depan, ujar Kepala Tim Operasi PNPM Perkotaan 2012-2015 ini, Bank Dunia akan bekerja sama untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dan kelompok marginal, memperkuat fasilitator dan tata kelola program, serta menyelaraskan proses perencanaan dengan proses penganggaran pemerintah setempat. (asp)
