RI Negosiasi Tarif Dagang dengan AS, Begini Progres Terkininya
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan United States Trade Representative (USTR) alias Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (AS), guna membahas soal kebijakan tarif timbal balik impor sebesar 32 persen. Dia memastikan, saat ini Kedutaan Besar di Indonesia juga sudah menjalin komunikasi dengan USTR, dimana USTR juga masih menunggu proposal konkret terkait langkah negosiasi itu dari pemerintah Indonesia.
"Kedutaan Besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR, dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 7 April 2025.
[Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di kantornya, Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 7 April 2025]
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Terkait dengan rencana negosiasi dengan USTR tersebut, Airlangga memastikan bahwa pihaknya juga selalu berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto, yang juga sempat membahas masalah tarif ini dengan Presiden Donald Trump pada saat tarif tersebut diumumkan pekan lalu.
Bahkan, Airlangga juga mengaku bahwa dirinya pun telah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, guna membahas isu pengenaan tarif oleh pemerintah AS tersebut.
Dimana pada hari yang sama, lanjut Airlangga, Presiden Prabowo juga telah melakukan pertemuan dengan Anwar Ibrahim, dalam kerangka pembahasan yang sama terkait masalah tarif impor tersebut.
"Dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo, yang sudah (membahas hal ini) dengan Donald Trump minggu lalu saat (kebijakan tarif) diumumkan," ujar Airlangga.
Selain itu, Airlangga memastikan bahwa hasil pertemuan antara pemerintah dengan perwakilan dunia usaha yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian hari ini, nantinya juga akan turut dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tak lain adalah untuk merumuskan masalah pengenaan tarif dari kacamata pemerintah Indonesia, supaya dapat menjadi masukan bagi pemerintah AS.
"Hasil koordinasi Kemenko Perekonomian dengan perwakilan dunia usaha pada hari ini, juga akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Bapak Presiden sudah mengarahkan, setelah hari ini kita akan memberikan masukan kepada Amerika Serikat untuk kita bisa memberikan respons," ujarnya.