Dongkrak Penerimaan Negara, Sri Mulyani Bentuk Tim Sinergikan 7 Unit di Kemenkeu
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, bakal menggenjot penerimaan negara 2025 dengan meresmikan penyelenggaraan joint program, atau program sinergi bersama 7 unit di lingkungan Kemenkeu yang telah dimulai pada Kamis, 27 Maret 2025 kemarin.
Dia berharap, program itu akan meningkatkan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui joint program dimulai hari ini," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, dikutip Jumat, 28 Maret 2025.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Ketujuh unit yang disinergikan itu yakni unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW).
Upaya ini diakuinya sebagai tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo, untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia.
"DJP, DJBC, Setjen, BKF, DJA, Itjen dan LNSW yang akan saling bekerja sama menerjemahkan amanat Presiden, ke dalam tugas dan fungsi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan," ujarnya.
Diketahui, sebelumnya Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu mengatakan, joint program ini mewajibkan para eselon I Kemenkeu untuk mengawasi hingga menagih ribuan wajib pajak (WP), yang telah teridentifikasi.
Dia menyebut, ada lebih dari 2.000 WP yang sudah teridentifikasi, yang akan dilakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan intelijen.
"Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara," ujarnya.
