Mengenal Ketentuan Terbaru Pajak BBM di Jakarta, Begini Cara Hitung Tarifnya

Jakarta, VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan regulasi baru terkait pajak daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Salah satu pajak yang diatur dalam peraturan ini adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor maupun alat berat.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan, PBBKB merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia kepada konsumen akhir. 

"Bahan bakar yang dimaksud mencakup semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan oleh kendaraan bermotor dan alat berat," katanya dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Maret 2025.



SPBU Shell Modular

Photo :

• Dok: Shell Indonesia

Adapun Objek pajak PBBKB adalah setiap transaksi penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor yang dilakukan oleh penyedia, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), produsen, importir, atau penyedia bahan bakar yang menggunakan bahan bakarnya sendiri.

Ia menjelaskan, dasar pengenaan PBBKB dihitung berdasarkan nilai jual bahan bakar sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tarif PBBKB yang berlaku di DKI Jakarta ditetapkan sebesar 10 persen dari nilai jual bahan bakar. Namun, untuk kendaraan umum, pemerintah memberikan insentif berupa tarif pajak yang lebih rendah, yaitu sebesar 5 persen atau setengah dari tarif normal.

"Perhitungan PBBKB cukup sederhana: PBBKB = Nilai Jual Bahan Bakar × Tarif Pajak (10%). Misalnya, jika harga bahan bakar sebelum PPN adalah Rp 10.000 per liter, maka PBBKB yang dikenakan adalah Rp 1.000 per liter, " katanya.

Morris menjelaskan, PBBKB terutang saat bahan bakar diserahkan oleh penyedia kepada konsumen. Artinya, begitu bahan bakar masuk ke tangki kendaraan atau alat berat, pajaknya langsung diperhitungkan dalam harga yang dibayarkan oleh konsumen.

PBBKB hanya berlaku untuk transaksi bahan bakar yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. 

"Pajak ini berkontribusi terhadap pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, transportasi, dan layanan publik lainnya di ibu kota," jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Morris mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien. 

"Pengenaan tarif khusus untuk kendaraan umum juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung transportasi publik yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Melalui kepatuhan terhadap kebijakan pajak daerah seperti PBBKB, masyarakat turut berkontribusi dalam pembangunan kota yang lebih baik," katanya.

● Subjek Pajak: Konsumen bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu masyarakat yang membeli dan menggunakan bahan bakar.

● Wajib Pajak: Penyedia bahan bakar, termasuk produsen, importir, atau pihak yang mendistribusikan bahan bakar kepada konsumen.

PBBKB dipungut langsung oleh penyedia bahan bakar dan telah termasuk dalam harga jual bahan bakar yang dibayar oleh konsumen.

"Mari bersama-sama mendukung Jakarta yang lebih maju dan berdaya saing dengan membayar pajak tepat waktu," tutupnya.

Halaman Selanjutnya

"Perhitungan PBBKB cukup sederhana: PBBKB = Nilai Jual Bahan Bakar × Tarif Pajak (10%). Misalnya, jika harga bahan bakar sebelum PPN adalah Rp 10.000 per liter, maka PBBKB yang dikenakan adalah Rp 1.000 per liter, " katanya.