Temui Menko Airlangga, Menekraf Riefky Dorong Skema Pinjaman ke Pelaku Ekraf Dipermudah
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf) Teuku Riefky Harsya menemui Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Selasa kemarin. Kedatangan Riefky untuk membahas peningkatan akses pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf).
Riefky mendorong agar dipermudah pula soal optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pendanaan lainnya.
Saat pertemuan, Airlangga mengatakan pemerintah masih meninjau jumlah KUR yang didistribusikan tanpa adanya batasan. Namun, ia menyampaikan pentingnya peran Kemenekraf sebagai kurator untuk memastikan KUR agar tepat sasaran bagi pelaku ekraf.
"Salah satu tantangan yang dihadapi adalah penilaian terhadap Kekayaan Intelektual (KI) sebagai aset yang belum terlihat secara konkret dalam mekanisme pembiayaan," kata Airlangga saat bertemu Riefky di Gedung Ali Wardhana, kantor Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Jakarta.
MenEkraf/KaBekraf Teuku Riefky Harsya dan Menko Airlangga Hartarto.
- Istimewa
Riefky menyampaikan saat ini pemerintah berupaya memperluas akses pendanaan khususnya bagi sektor animasi, perfilman, event, dan musik. Ia menyebut saat ini, hanya 10 dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang mendapatkan akses KUR.
"Kami mendorong adanya skema khusus yang memungkinkan pelaku industri kreatif mendapatkan pinjaman berbasis aset KI. Dengan pendekatan ini, industri perfilman misalnya, bisa mengakses KUR hingga Rp10 miliar," jelas politikus Partai Demokrat itu.
Pun, dia menambahkan pihaknya juga mengusulkan kebijakan pembebasan cukai bagi industri perfilman dan event. Hal itu termasuk alat-alat produksi yang digunakan dalam penyelenggaraan acara musik dan festival.
Menurut dia, dengan skema itu diharapkan bisa menarik lebih banyak produksi film internasional ke Indonesia. Lalu, meningkatkan daya saing industri kreatif lokal.
Begitupun dalam sektor teknologi, Kemenko Perekonomian menyarankan agar turut didorong skema insentif bagi pengembang perangkat lunak atau software development yang berorientasi ekspor.
"Produk digital memiliki nilai ekonomi tinggi dan berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas. Dengan dukungan skema insentif yang tepat, industri ini dapat berkembang lebih pesat," ujar Airlangga.
Riefky menuturkan Kemenekraf saat ini mengadopsi pendekatan Hexalix, yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, asosiasi industri, pelaku bisnis, lembaga keuangan, akademisi, serta komunitas kreatif.
Ia bilang dengan sinergi ini bertujuan untuk mengatasi hambatan regulasi dan memperbaiki sistem pembiayaan. Selain itu, diharapkan bisa meningkatkan daya saing ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan baru (new engine of growth). Lalu, Riefky juga menekankan pentingnya keakuratan data dalam distribusi KUR.
"Saat ini, presentasi distribusi KUR untuk ekonomi kreatif hanya 2,4%. Kami berharap Kemenko Perekonomian dapat mendukung revisi kebijakan agar lebih banyak pelaku ekraf yang memperoleh manfaat dari program ini," ujarnya.
Selain itu, ia juga minta Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan kebijakan jasa penilai khusus bagi Kekayaan Intelektual (KI) yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Langkah itu bertujuan agar KI bisa diakui sebagai aset berharga dalam skema pembiayaan.
Adapun Menko Airlangga menambahkan pihaknya akan mengevaluasi proyek ekonomi kreatif yang sudah berjalan. Hal itu untuk memastikan efektivitas kebijakan pendanaan.
"Kami menyoroti perlunya harmonisasi regulasi terkait pembiayaan komersial dan KUR, agar pelaku usaha yang telah memperoleh pinjaman komersial tetap bisa mengakses KUR jika memenuhi syarat," ujarnya.
