Kepala Daerah Didorong Ikut Lindungi Ekosistem Pertembakauan Nasional

Jakarta, VIVA – Sebanyak 961 kepala daerah telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu. Hal ini dinilai sebagai momentum penting dalam memperkuat pembangunan berbasis kearifan lokal, sejalan dengan visi besar Presiden dalam menciptakan kemandirian ekonomi nasional. 

Ketua umum Masyarakat Pemangku Kretek Indonesia (MPKI), Homaidi mengatakan, salah satu sektor strategis yang harus mendapat perhatian serius adalah sektor pertembakauan, dimana peran para kepala daerah dinilai sangat penting untuk membantu menjaga ekosistemnya.

Dimana pada sektor hulu, sentra tanaman tembakau tersebar di propinsi Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sementara di sektor industri hasil tembakau (IHT) tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

"IHT bukan sekadar penyumbang pendapatan negara melalui cukai hasil tembakau, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi bagi jutaan rakyat Indonesia mulai dari petani, buruh linting, hingga pekerja industri rokok," kata Homaidi dalam keterangannya, Kamis, 20 Maret 2025.

Dia menegaskan, kepala daerah yang baru dilantik memiliki tanggung jawab untuk memastikan ekosistem pertembakauan tetap berkelanjutan, berdaya saing, dan berkomitmen melindungi melalui regulasi yang berkeadilan. "Serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Dia menambahkan, dalam sebuah kesempatan, Presiden Prabowo sempat menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan sektor-sektor strategis, termasuk pertanian dan industri berbasis sumber daya lokal. Dalam konteks ini, Homaidi mengingatkan peran kunci kepala daerah dalam melindungi dan memastikan keberlanjutan sektor tembakau.

"Ada dua langkah strategis yang perlu segera diambil oleh pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan ekosistem pertembakauan, yakni melindungi nafas hidup jutaan petani tembakau dan pekerja IHT, dan mendorong regulasi perlindungan ekosistem pertembakauan melalui Peraturan Daerah (Perda)," kata Homaidi. 

Menurutnya, keberadaan petani tembakau dan pekerja industri rokok harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem ekonomi nasional yang lebih luas. Mereka tidak hanya menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga berkontribusi terhadap lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal seperti kenaikan cukai rokok yang eksesif telah menyebabkan penurunan serapan tembakau lokal hingga 30 persen. Akibatnya, banyak petani mengalami kesulitan dalam menjual hasil panennya, sementara industri rokok kecil dan menengah terancam gulung tikar.

Sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, kepala daerah perlu memastikan adanya kebijakan yang melindungi petani dari dampak buruk regulasi yang merugikan, misalnya melalui subsidi harga, penyediaan akses modal, serta pengembangan teknologi pertanian yang lebih efisien. 

"Akses pasar bagi tembakau lokal harus diperkuat dengan regulasi yang mengutamakan penggunaan tembakau dalam negeri sebagai bahan baku industri rokok nasional, sehingga kesejahteraan petani tetap terjaga dan ketahanan ekonomi daerah semakin kuat," ujarnya.

Demi Tahan Inflasi, Suku Bunga Bank di Brazil Naik dan Tertinggi Selama 9 Tahun

Bank sentral Brasil pada Rabu, 19 Maret 2025, menaikkan suku bunga acuannya satu poin menjadi 14,25 persen.

VIVA.co.id

20 Maret 2025