Luhut Kasih Sinyal Subsidi BBM Dihapus 2027, Negara Disebut Hemat Triliunan
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak akan lagi memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) berbasis komoditas pada tahun 2027. Nantinya, subsidi akan diberikan langsung kepada penerima.
Luhut mengatakan, dengan pemberian subsidi langsung kepada penerima maka pemerintah akan hemat hingga triliunan rupiah. Dia pun mengaku, sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Saya berpikir dan menyampaikan kepada presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar. Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar," ujar Luhut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025, Kamis, 20 Februari 2025.
ilustrasi harga BBM dan SPBU Pertamina (dok: Pertamina)
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Luhut menuturkan, untuk distribusi subsidi BBM agar tepat sasaran menggunakan teknologi yang ada menggunakan MyPertamina. Dengan teknologi ini kendaraan penerima subsidi bisa teridentifikasi.
"Kita punya teknologi sekarang, AI (Artificial Intelligence) itu sangat bagus. Jadi dengan adanya Pertamina, mereka akan segera dapat mengidentifikasi apakah mobil dengan nomor ini memenuhi syarat untuk menerima jenis bensin ini. Kendaraan ini memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat, atau semacamnya," imbuhnya.
Seperti diketahui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menggelontorkan Rp 386,9 triliun untuk membayar subsidi energi pada 2024. Hal ini terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, minyak tanah, LPG 3 kilogram (kg), hingga listrik.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan untuk harga solar yang seharusnya dibayarkan masyarakat sebesar Rp 11.950 per liter. Namun, APBN menanggung Rp 5.150 per liter, sehingga solar yang dibeli masyarakat hanya seharga Rp 6.800 per liter.
"Karena itu selisih antara Rp 11.950 dan Rp 6.800 itu dibayar atau ditanggung oleh APBN, berapa yang ditanggung oleh APBN? Rp 5.150 per liter. Jadi kalau beli solar 20 liter setelah selesai beli itu ibaratnya baru terima uang dari APBN Rp 100 ribu," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.
Suahasil menuturkan, pada tahun 2024, APBN sudah menggelontorkan Rp 89,7 triliun untuk subsidi solar. Dalam hal ini penerima manfaat diperkirakan mencapai 4 Juta.
Demikian juga untuk pertalite, Suahasil mengatakan harga asli pertalite adalah sebesar Rp 11.700 per liter. Tetapi APBN menanggung Rp 1.700 per liter, sehingga harga yang dibayar masyarakat hanya sebesar Rp 10.000 per liter.
"Tahun 2024 APBN membayari Rp 56,1 triliun dan ini kita perkirakan Rp 157,4 juta kendaraan yang mengisi pertalite," jelasnya.
