Menhub Koordinasi dengan Kabinet Merah Putih soal Wacana WFA Jelang Lebaran

Menhub Dudy Purwagandhi [dok. BKIP Kementerian Perhubungan]
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Jakarta, VIVA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih terkait wacana penerapan sistem work from anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja jelang lebaran untuk mengurangi lonjakan pemudik.

BKI Dukung Mudik Gratis BUMN Sambut Lebaran 2025

Ia menegaskan pihaknya berkomunikasi dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli hingga MenPAN-RB, Rini Widyantini.

"Untuk swastanya, saya sudah bicara dengan Kemenaker, nanti Kemenaker akan bicara dengan pengusaha," ujar Dudy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

Sri Mulyani Siapkan PMN Rp 8 Triliun ke BUMN Baru, Agrinas

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis, 23 Januari 2025

Photo :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga berkomunikasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait penerapan kebijakan WFA terhadap pegawai BUMN. Bagi ASN, ia mengaku berkoordinasi dengan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.

Pemerintah Tangerang Tak Terapkan WFA bagi Pegawai Jelang Mudik Lebaran 2025

"Beliau (Presiden) sudah memberi petunjuk, nanti kita koordinasi dengan KemenPAN-RB terkait dengan untuk ASN, kemudian pegawai BUMN nanti kita akan koordinasi dengan KemenPAN-RB, kemudian dengan BUMN, Kementerian BUMN," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bakal segera mengimplementasikan salah satu strategi mencapai efisiensi anggaran, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BKN, Zudan Arif mengatakan, upaya ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS).

Dia menjelaskan, pihaknya bahkan telah menetapkan 10 kebijakan untuk pegawai BKN terkait upaya efisiensi belanja, sekaligus menguji keandalan sistem digitalisasi manajemen ASN secara keseluruhan.

"Efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden ini dapat kita jadikan peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja BKN sekaligus untuk mengukur efektivitas Sistem Informasi ASN (SIASN) terintegrasi yang kita miliki," kata Zudan dalam keterangannya, Jumat, 7 Februari 2025.

Dia pun membahas soal skema kerja 2 hari Work From Anywhere (WFA) dan 3 hari bekerja di kantor, sebagai langkah awal efisiensi anggaran untuk membantu mengurangi biaya yang dinilai tidak perlu. 

Ilustrasi PNS.

Photo :
  • vstory

Hal itu bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat, di mana anggaran negara yang digunakan kerap disoroti sebagai penghamburan keuangan negara. Menurutnya, instruksi untuk memacu efisiensi ini juga dapat meningkatkan kemampuan bersaing pegawai BKN dalam bekerja untuk mencapai target kinerjanya masing-masing.

"Jadikan efisiensi ini untuk mem-branding profesi ASN, agar stakeholders dapat melihat bahwa BKN mampu bekerja secara efektif, efisien dan berpacu pada target kinerja yang dicapai," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya