Intip Alokasi Anggaran Prioritas Prabowo dari Bansos hingga Hukum dan Hankam

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta, VIVA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 376,4 triliun, untuk hukum dan pertahanan keamanan (hankam). Alokasi ini diberikan untuk mendukung program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.

Beredar Proposal Ormas Pemuda Pancasila Minta Anggaran Biaya Sampai Rp25 Juta

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan anggaran berbagai prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan.

"Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 724,3 triliun untuk sektor pendidikan, Rp 218,5 triliun untuk kesehatan, Rp 503,2 triliun untuk pendidikan sosial, Rp 144,6 triliun untuk program ketahanan pangan, dan Rp 376,4 triliun untuk bidang hukum dan hankam," ujar Parjiono dalam acara  SMBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025.

Sidak Pasar Soreang, Rajiv: Harga Bahan Pokok Aman Terkendali Jelang Lembaran

Berdasarkan data paparannya, untuk alokasi anggaran hukum dan hankam sebesar Rp 376,4 triliun digunakan untuk modernisasi alutsista/almatsus/alpalhankam, penguatan teknologi informasi dan komunikasi dari ancaman siber, peningkatan kemampuan industri strategis, serta dukungan operasional hukum dan hankam.

Presiden Prabowo Subianto Konferensi Pers di Istana Merdeka

Photo :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Hadiri Apel Gelar Pasukan, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan

Kemudian alokasi pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pemberian makan bergizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Serta penguatan link dan match dengan pasar kerja.

Untuk alokasi sektor kesehatan Rp 218,5 triliun digunakan untuk upaya promotif dan preventif, percepatan penurunan stunting, dan penurunan kasus TBC. Pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, dan efektivitas program JKN. Lalu penguatan teknologi dan kemandirian farmasi, serta penguatan sistem kesehatan yang handal.

Gedung Kementerian Keuangan RI.

Photo :
  • VIVA/Andry Daud

Selanjutnya sektor perlindungan sosial sebesar Rp 503,2 triliun diberikan untuk melanjutkan program PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah. Sinergi dan integrasi perlinsos dengan kartu kesejahteraan, penguatan perlinsos sepanjang hayat, penguatan graduasi dan kemiskinan.

Sedangkan alokasi anggaran ketahanan pangan yang sebesar Rp 144,6 triliun digunakan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, lumbung pangan dan peningkatan akses pembiayaan petani, hingga penguatan cadangan pangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya