Dongkrak SDM dan Perlindungan PMI, Kementerian P2MI dan Kadin Sepakat Ini
- VIVA/Sherly
Jakarta, VIVA – Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie beserta jajarannya, menggelar audiensi dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, di kantor Kementerian P2MI.
Usai audiensi, Karding menjelaskan bahwa pihaknya bermaksud mengajak Kadin untuk terlibat dalam isu-isu soal pekerja migran Indonesia (PMI) khususnya dalam 3 topik utama. Ketiganya yakni soal solusi penciptaan lapangan kerja, upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan upaya pemberdayaan terhadap para PMI itu sendiri.
"Jadi tiga hal ini yang kita bahas dengan Kadin, dan yang kami dorong adalah agar Kadin berpartisipasi salah satunya di tingkat penyiapan sumber daya manusia yang kita tempatkan di luar negeri," kata Karding di kantor Kementerian P2MI, di Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Dia menjelaskan, sampai saat ini 80 persen penempatan PMI di luar negeri masih didominasi sektor pekerja domestik (domestic worker). Melalui partisipasi Kadin, Karding berharap akan terjadi peningkatan SDM bagi para PMI tersebut , supaya penempatannya di luar negeri sekaligus aspek perlindungannya juga bisa semakin berkualitas.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Kantor BP2MI, Tangerang
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Guna mengakomodir tujuan bersama itu, Karding memastikan bahwa telah dibentuk tim gabungan antara Kementerian P2MI dan Kadin Indonesia, untuk menyiapkan MoU kedua belah pihak yang prototipe-nya ditargetkan sudah akan ada pada Agustus 2025 mendatang.
"Kita sudah membentuk tim untuk segera ada MoU dengan Kadin, yang paling lambat Agustus 2025 sudah ada prototipe yang kita selesaikan dan sudah mulai running. Jadi banyak hal yang kami harapkan Kadin bisa berpartisipasi membantu pemerintah, untuk penyiapan sumber daya manusia dan penempatan pekerja-pekerja migran yang berkualitas," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Anindya Bakrie menegaskan bahwa Kadin Indonesia sangat terbuka untuk bekerja sama dengan Kementerian P2MI, dan memastikan prototipe MoU bagi kedua pihak akan rampung pada Agustus 2025 untuk kemudian dijalankan dan dikembangkan lebih lanjut.
"Ini kami terbuka dan ingin sekali bekerjasama, karena manfaatnya langsung terasa. Sehingga kami bicara kepada Pak Menteri, apakah sebelum 17 Agustus 2025 sudah bisa ada suatu prototipe, yang kalau nanti memang sudah berjalan kita bisa kembangkan," kata Anindya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Dia meyakini, sinergi antara Kadin Indonesia dengan Kementerian P2MI ini akan mampu mendongkrak kualitas PMI dan aspek perlindungan yang bisa diberikan negara terhadap mereka, agar upaya perlindungan PMI yang bekerja di luar negeri bisa semakin optimal ke depannya.
"Karena Anggota Kadin kan ada di 38 provinsi, dari asosiasi hingga himpunan, termasuk juga di dalamnya BUMN dan kooperasi. Jadi kita bisa benar-benar sukseskan program-program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo melalui Pak Menteri P2MI ini," ujarnya.
