Efisiensi Anggaran Kementerian, Komisi IV DPR: Swasembada Pangan Jalan Terus
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Rekonstruksi Anggaran Kementerian dan Lembaga tidak boleh membuat program pemerintah dalam Swasembada pangan dan energi jalan di tempat. Bahkan, Rajiv mengingatkan para pejabat kementerian dan badan yang tidak semangat akan ada pemain pengganti.
Hal ini disampaikan Legislator Fraksi Partai NasDem, saat rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan mitranya di Gedung DPR RI, Senayan pada Kamis, 13 Februari 2025.
"Kami berharap Bapak Menteri dan kepala Badan serta jajarannya tetap semangat bekerja, jangan kendur kinerjanya karena anggarannya turun. Kalau semangat kerjanya turun, pasti pemain cadangan dari pak Menteri banyak," kata Rajiv.
Politikus Nasdem Wakil Bendahara Timnas AMIN, Rajiv
- IG rajivsingh9191
Menurut Rajiv, maksud dari pengganti adalah jajaran Eselon I yang mendampingi para menteri dan kepala badan. Makanya, Rajiv berharap para pejabat di kementerian dan lembaga kinerjanya tetap semangat meski adanya efisiensi anggaran.
“Maksud saya Dirjennya. Tanya saja Pak Mentan (Menteri Pertanian), pasti banyak pemain cadangan Dirjennya. Tetap semangat, jalan terus swasembada pangan kita terus dukung dari Komisi IV,” jelas Legislator asal Dapil Jawa Barat II ini.
Saat rapat kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta RDP Badan Karantina (Barantin) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rajiv tetap menyayangkan rekonstruksi anggaran mitra di Komisi IV DPR RI. Tentunya, Rajiv mengatakan Fraksi Partai NasDem tetap percaya bahwa rekonstruksi anggaran ini pasti ada manfaatnya.
"Kami menyayangkan rekonstruksi anggaran pada mitra kita di Komisi IV seperti Kementan, KKP, Kehutanan, Barantin dan Bapanas. Saya percaya, langkah yang diambil pemerintah pasti ada yang akan menjadi alasan dan dampak yang akan memberikan manfaat bagi menteri kita," pungkasnya.
Kekhawatiran Eks Hakim Agung Soal KPK Jika Masuk dalam RUU KUHAP
Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung, Prof Gayus Lumbuun memberikan catatan terkait kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan masuk dalam Rancangan KUHAP.
