Trump Umumkan AS Keluar dari Paris Agreement, Bahlil: RI di Posisi yang Sangat Dilematis
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk keluar dari perjanjian iklim Paris (Paris Agreement) membuat sejumlah negara termasuk Indonesia mengalami dilema terkait pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Hal itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia sampai saat ini masih menjadi bagian dari konsensus global, terkait penanganan masalah krisis iklim tersebut.
"Bicara soal energi baru terbarukan ini adalah sesuatu yang ke sini-sini sudah mulai hampir ketidakpastian. Karena energi baru terbarukan ini kan komitmen dari Paris Agreement, tapi yang menginisiasi Paris Agreement, Amerika, sudah mulai mundur. Tapi oke, kita kan bagian daripada konsensus global yang harus kita jalani," kata Bahlil di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Januari 2025.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Januari 2025
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Bahlil mengatakan, Indonesia sebagai bagian dari konsensus Paris Agreement melihat sejumlah fenomena, dimana kala itu hampir semua lembaga-lembaga keuangan besar di dunia menyatakan minat untuk membiayai proyek yang menggunakan pendekatan energi hijau atau green energy.
Namun dengan keluarnya AS selaku inisiator dari perjanjian tersebut, hal itu telah menjadikan Indonesia dilema dalam menjalani isi perjanjian Paris Agreement itu.
"Sebenarnya kita pada posisi yang sangat dilematis untuk mengikuti gendang ini. Ini jujur aja, tidak usah kita tutup-tutupi," ujar Bahlil.
Meski demikian, Bahlil memastikan untuk mengikuti amanah Presiden Prabowo, untuk mewujudkan kedaulatan energi secara perlahan dengan tidak menggantikan energi secara keseluruhan menuju ke EBT. Bahlil mengaku tengah menghitung seluruh potensi EBT yang ada di Indonesia, mulai dari energi air, matahari, angin, geothermal (panas bumi), dan lain sebagainya.
"Tapi saya mau bikin hitung-hitungannya untuk RUPTL 2025 sampai dengan 2034, bahkan sampai dengan 2040, sekarang kami lagi susun," ujarnya.
