Dorong Investasi Teknologi dengan India, Anindya Bakrie Soroti Hal Ini

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.
Sumber :
  • Dokumentasi Kadin Indonesia.

Jakarta, VIVA – Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie mengatakan, sektor teknologi India diatur oleh regulasi yang kompleks dan terus berkembang, termasuk yang terkait dengan perlindungan data, pembayaran digital, dan tata kelola kecerdasan pembuatan (AI).

Kadin Chief Highlighted Challenges, Opportunities in India’s Tech Sector

"Namun, ketidakpastian seputar kerangka kerja seperti UU Perlindungan Data Pribadi Digital dan persyaratan lokalisasi, dapat menimbulkan rintangan bagi perusahaan asing yang hendak memasuki pasar," kata Anindya dalam keterangannya, Selasa, 28 Januari 2025.

Selain itu, ekosistem teknologi India sangat kompetitif dengan pemain domestik yang mapan, raksasa teknologi global, dan perusahaan rintisan bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Hal ini membuat pendatang baru kesulitan membedakan diri dan meraih daya tarik yang signifikan, khususnya dalam layanan digital dan teknologi finansial.

15 Orang Tewas dalam Kerusuhan di Festival Keagamaan Maha Kumbh India

Meskipun India telah membuat langkah signifikan dalam infrastruktur digital, daerah perdesaan dan semi-perkotaan masih menghadapi tantangan konektivitas. "Hal ini membatasi skalabilitas solusi teknologi yang bergantung pada akses internet yang konsisten dan adopsi digital di wilayah yang kurang terlayani," ujarnya.

[dok. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, di sela-sela kunjungan kerja di New Delhi, India, Senin, 27 Januari 2025]

Photo :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Saran Anindya Bakrie untuk India agar Investasi Energi Terbarukan Maksimal

Anindya pun memberikan rekomendasi bagi sektor teknologi India, supaya dapat lebih meningkat ke depannya sekaligus menghadirkan ruang bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Menurutnya, India harus memastikan konsistensi dan transparansi dalam regulasi yang mengatur perlindungan data, penerapan AI, dan pembayaran digital.  

Pedoman yang jelas tentang persyaratan kepatuhan seperti mandat lokalisasi data, dapat mempermudah perusahaan Indonesia untuk beradaptasi dan berinvestasi. Menawarkan kotak pasir (sandbox) regulasi khusus untuk perusahaan teknologi asing menurutnya juga dapat lebih mendorong inovasi dan mengurangi hambatan masuk.

Selain itu, pemerintah India dapat membuat perjanjian bilateral khusus teknologi dengan Indonesia, untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan dan investasi. Perjanjian ini dapat mencakup ketentuan untuk mengembangkan solusi AI, platform teknologi finansial, dan proyek infrastruktur digital bersama.

Pembentukan forum kemitraan teknologi khusus India-Indonesia, diyakini dapat menyediakan platform untuk dialog berkelanjutan dan mengatasi tantangan operasional yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan Indonesia.

India harus memprioritaskan perluasan konektivitas dan infrastruktur digital di daerah-daerah yang kurang terlayani. Terutama dengan memberikan insentif bagi perusahaan asing untuk berinvestasi, dalam solusi digital pedesaan dan pengembangan infrastruktur seperti aplikasi AI untuk pertanian atau platform fintech perdesaan.

"India dapat menarik minat yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia. Kemitraan publik-swasta (KPS) di daerah-daerah ini dapat mempercepat penetrasi digital sekaligus menguntungkan kedua negara," ujarnya.

Direktur Utama dan Kepala Eksekutif Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha.

Generasi Muda Indonesia Jadi Perhatian Utama India

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dan Wadhwani Foundation resmi menjalin kemitraan strategis melalui Nota Kesepahaman (MoU).

img_title
VIVA.co.id
30 Januari 2025