Anindya Bakrie Ungkap Sederet Rekomendasi Solusi Kerja Sama Dagang hingga Investasi RI-India

India-Indonesia CEOs Forum
Sumber :
  • Dok. Kadin Indonesia

Jakarta, VIVA – Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, mengungkapkan sejumlah masalah sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat dikerjasamakan antara Indonesia dan India, khususnya dalam sektor pangan dan pertanian.

Anindya Bakrie Beberkan Potensi Investasi di Sektor Kesehatan India

Masalah pertama yakni bahwa India memiliki aturan pertanian yang rumit, yang diatur oleh gabungan undang-undang tingkat pusat dan negara bagian yang menciptakan kerangka peraturan yang terfragmentasi.

"Kebijakan seperti pembatasan investasi asing dalam ritel multimerek dan harga dukungan minimum (MSP) untuk tanaman tertentu, dapat mempersulit masuknya pasar dan perencanaan operasional bagi perusahaan asing," kata Anindya dalam keterangannya, Selasa, 28 Januari 2025.

Tingkatkan Perdagangan RI-India, Anindya Bakrie Ungkap Non Tariff Barrier Jadi Atensi

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie

Photo :
  • VIVA.co.id

Kemudian soal tantangan logistik dan rantai pasokan di India yang dinilai tidak efisien, karena infrastruktur gudang berpendingin yang tidak memadai, biaya transportasi yang tinggi, dan kerugian pascapanen. Menurutnya, tantangan ini dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan asing yang ingin memperdagangkan atau memproses produk pertanian.

Kadin Daerah Sukses Gelar Business Matching di India, Anindya Bakrie Ungkap Potensinya Dongkrak Ekonomi Nasional

Sementara dalam hal akses pasar dan tarif, India ternyata memberlakukan tarif tinggi untuk produk makanan impor tertentu, dan hambatan non-tarif seperti persyaratan pelabelan dan sertifikasi yang ketat.

"Hal itu dapat mempersulit perusahaan Indonesia untuk bersaing secara efektif di pasar India," ujarnya.

Anindya mengatakan bahwa Kadin Indonesia pun memberikan rekomendasi guna mengatasi masalah-masalah di sektor pertanian India tersebut. Pertama yakni agar pemerintah India bisa menyederhanakan proses regulasi dan mendorong perjanjian bilateral, dengan membentuk forum agribisnis Indonesia-India untuk mengatasi kompleksitas regulasi dan mendorong dialog antara pemerintah dan bisnis.

"Forum ini dapat menegosiasikan perjanjian fasilitasi perdagangan, mengurangi tarif, dan menciptakan lingkungan regulasi yang lebih transparan untuk investasi pangan dan pertanian," kata Anindya.

Kemudian, pemerintah India menurutnya juga harus berinvestasi dalam kolaborasi infrastruktur dan teknologi, dengan mendorong perusahaan Indonesia bermitra dengan perusahaan India untuk berinvestasi dalam gudang berpendingin, logistik rantai pasokan, dan unit pemrosesan pertanian. Selain itu, kemitraan publik-swasta (KPS) juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem yang berkelanjutan dan efisien, yang menguntungkan bagi kedua pasar.

"Mereka juga harus menargetkan segmen bernilai tambah dan pasar khusus. Fokus pada area dengan pertumbuhan tinggi seperti makanan organik, minyak khusus, atau produk makanan olahan, yang sejalan dengan permintaan konsumen yang terus meningkat di India. Sementara perusahaan Indonesia dapat mengeksplorasi peluang memasok produk minyak sawit berkelanjutan, dan menargetkan ekspor pertanian premium," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya