Menhub Usul ASN hingga Swasta WFA Tanggal 24-27 Maret 2025, Ini Alasannya
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengusulkan kepada pemerintah dan swasta untuk menerapkan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 24-27 Maret 2025. Usul WFA diusung Menhub Dudy jelang Hari Raya Idul Fitri 2025, yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.Â
Ini bertujuan untuk mengantisipasi kepadatan karena adanya dua hari raya besar keagamaan yang jatuh pada bulan tersebut. Diperkirakan, Hari Raya Idul Fitri 2025 akan jatuh pada tanggal 31 Maret-1 April 2025, atau hampir bersamaan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada tanggal 29 Maret 2025.
"Kami melihat bahwa tanggal 28-30 (Maret) sepertinya agak sedikit challenging, karena melihat kita punya waktu 3 hari untuk mengurai pemudik," kata Dudi dalam tapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis, 23 Januari 2025.
Ilustrasi arus mudik Lebaran.
- vstory
Dengan alasan itu, Menhub pun meminta dukungan kepada Komisi V DPR RI untuk memberlakukan WFA di tanggal 24-27 Maret 2025 tersebut. Dia memastikan, usulan pihaknya ini nantinya juga akan dikoordinasikan kepada Kementerian/Lembaga lainnya, sampai adanya persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Ini belum kami sampaikan ke Pak Presiden, karena kami sedang koordinasi dengan K/L lain perihal usul work from anywhere dari tanggal 24-27 Maret 2025 itu," ujarnya.
Selain itu, Menhub mengaku juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan hingga perusahaan swasta, supaya mereka juga bersedia mengikuti usulan tersebut. Apabila semuanya sepakat, diharapkan upaya ini akan sangat membantu stakeholder yang bekerja untuk mengelola Angkutan Lebaran 2025.
"Dengan adanya 2 hari besar berdekatan dan dengan mempertimbangkan tren pergerakan, kami akan rekomendasikan pemerintah dan perusahaan untuk melakukan WFA mulai 24 maret 2025," kata Dudy.
"Hal ini dapat membantu kepadatan pada titik penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai, yang akan ditutup selama hari nyepi," ujarnya.
Wakil Ketua DPR: Izin Tambang bagi Perguruan Tinggi untuk Tambahan Dana
Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi dapat memberikan tambahan dana bagi universitas terkait.
