BTN Target Rampungkan 38 Ribu Sertifikat Rumah Bermasalah hingga 2027
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Ada 120 ribu rumah yang mengikuti proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR)yang tidak memiliki sertifikat, dari 4.000 proyek rumah yang melibatkan 4.000 developer sejak tahun 2019. Fakta itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Bank Tabungan Nasional (BTN), Nixon L.P. Napitupulu.
Dia mengaku, meski telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna menyelesaikan sekitar 80 ribu sertifikat, nyatanya masih ada sekitar 38 ribu sertifikat bermasalah yang masih harus dirampungkan oleh pihaknya.
"Dengan menggunakan tim dan biaya dari BTN sendiri, sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan 4.000 proyek rumah," kata Nixon dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
Ilustrasi perumahan.
- VIVA/M Ali Wafa
Dia pun menargetkan untuk bisa menyelesaikan 15 ribu sertifikat di tahun 2025, dan 15 ribu sertifikat lainnya di tahun 2026 mendatang. Secara keseluruhan, Nixon mengaku berupaya untuk merampungkan seluruh sertifikat bermasalah tersebut sampai akhir tahun 2027.
Mengenai kenapa penyelesaian seluruh sertifikat bermasalah itu membutuhkan waktu yang cukup lama, Nixon menjelaskan bahwa hal itu karena banyak sertifikat yang terlibat sengketa hukum. Misalnya terkait soal tumpang tindih kepemilikan lahan dan lain sebagainya.
"Kasus ini umumnya terjadi di developer-developer yang tidak bertanggung jawab, atau ada kerja sama dengan notaris yang juga bermasalah," ujarnya.
Karenanya, sebagai upaya memitigasi risiko serupa di kemudian hari, Nixon mengaku bahwa BTN telah mengklasifikasikan peringkat developer dan notaris yang bekerja sama dengan BTN ke dalam 4 kategori. Yakni developer/notaris platinum, gold, silver, dan tanpa ranking.
"Memang umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa seperti ini. Kami juga terus melakukan perbaikan dengan membentuk task force di internal BTN, dan bekerja sama dengan BPN untuk menyelesaikan program ini," kata Nixon.
Selain itu, lanjut Nixon, BTN juga membuka kanal pengaduan dan call center, bagi para nasabah BTN yang menghadapi masalah serupa. Bahkan, Nixon memastikan bahwa pihaknya juga membuka peluang untuk menempuh langkah hukum yang sesuai ke depannya, apabila masalah tersebut kembali terulang.
"Kami juga sudah membuat tempat pengaduan atau call center, yang salah satunya adalah terkait pengaduan sertifikat. Kami juga melakukan langkah hukum dan membentuk channel pengaduan sertifikat ke 15286," ujarnya
