Strategi Baru Penyaluran Bansos, Kemensos Siap Minimalkan Kesalahan Data
- ANTARA FOTO/Syailendra Hafiz
Jakarta, VIVA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) demi mendukung masyarakat yang membutuhkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, baru-baru ini menghadiri rapat koordinasi tingkat kementerian untuk membahas mekanisme distribusi bansos pasca penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pertemuan ini berlangsung di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Pemberdayaan Masyarakat pada Senin, 13 Januari 2025.
Dalam rapat tersebut, Gus Ipul menyoroti tantangan utama dalam distribusi bansos, yakni kesalahan data penerima. Ia menjelaskan adanya dua jenis kesalahan yang sering terjadi, inclusion error (data orang yang tidak berhak namun tercatat sebagai penerima bansos) dan exclusion error (data orang yang berhak namun tidak tercatat sebagai penerima). Untuk itu, pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional menjadi prioritas utama agar akurasi data semakin terjamin.
“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional adalah data dinamis yang mencakup berbagai perubahan, seperti kematian, perpindahan domisili dan lainnya. Proses validasi dan verifikasi terus dilakukan untuk meminimalkan kesalahan,” kata Gus Ipul yang dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos) pada Rabu, 15 Januari 2025.
Tiga Langkah Strategis Penyaluran Bansos
Program Keluarga Harapan (PKH)/Ilustrasi bansos
- Portal Resmi Pemprov DKI Jakarta
Gus Ipul menguraikan tiga langkah strategis yang akan diambil oleh Kementerian Sosial untuk memastikan distribusi bansos lebih tepat sasaran.
Langkah pertama adalah persiapan pra-penyaluran, yang mencakup revisi regulasi seperti Peraturan Menteri Sosial (Permensos) terkait pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pelaksanaan Program Sembako. Selain itu, kementerian juga membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk memastikan penyaluran tepat waktu dan menetapkan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kedua adalah penyaluran langsung bansos yang dilakukan serentak dengan pengawasan ketat. Desk pengaduan akan disiapkan untuk menangani keluhan, sementara pendampingan sosial diberikan guna memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
“Kami ingin bansos tidak hanya menjadi perlindungan sosial, tetapi juga pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan," tambahnya.
Langkah terakhir adalah evaluasi dan pemutakhiran data secara berkala. Dengan begitu, data penerima bansos akan terus diperbarui, sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan lebih akurat dan transparan.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti turut menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang mengintegrasikan DTKS, P3K, dan Regsosek, menjadi dasar utama dalam proses penyaluran bansos. Data ini diperbarui secara berkala melalui jalur formal seperti musyawarah desa dan dinas sosial, serta jalur partisipatif menggunakan aplikasi Cek Bansos.
Menurut Gus Ipul, penggunaan data lama masih dilakukan hingga triwulan pertama tahun ini. Namun, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional akan mulai diterapkan secara penuh pada triwulan kedua atau ketiga.
“Kami akan memastikan tidak ada lagi ASN, TNI, Polri, atau pihak lain yang tidak berhak mendapatkan bansos,” katanya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta perwakilan dari Bappenas, BKKBN, dan Kementerian Dalam Negeri. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menjadikan penyaluran bansos lebih transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
