Ketua DPD Organda Bali: Trans Metro Dewata Tidak Boleh Berhenti Siapa pun Pemenang Tendernya
- VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)
Bali, VIVA – Ketua DPD Organda Provinsi Bali I Nyoman Arthaya Sena mendesak pemerintah untuk terus melanjutkan operasional Bus Trans Metro Dewata (TMD) yang telah menjadi kebutuhan masyarakat di Bali.
"Trans Metro Dewata tidak boleh terhenti siapa pun pemenang tendernya. Atau tidak ada alasan pemerintah itu tidak ada dana," kata Arthaya Sena di Denpasar, Selasa, 14 Januari 2025.
Menurutnya, berhentinya layanan bus angkutan masal berbasis aplikasi itu seharusnya bisa diantisipasi sebelumnya oleh pemerintah.
"Itu harus ditinjau sebelumnya dan dipikirkan. Saya tidak menyalahkan pemerintah, tapi harusnya pemerintah tanggap. Bukan operator yang kalang kabut ke sana ke mari," imbuhnya.
Ikon Bali di Bandara I Gusti Ngurah Rai
- VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)
Dikatakan Arthaya, layanan publik semestinya tidak selalu mempertimbangkan soal keuntungan. Layanan publik juga tidak harus menjadi ladang bisnis.
"Namanya layanan publik tidak mesti harus untung. Seperti orang bangun jembatan atau trotoar kan tidak harus dihitung untung rugi, tapi fasilitas publik itu harus ada," ucapnya.
Tak hanya itu, Arthaya juga menyoroti kurang maksimalnya layanan publik yang tidak memiliki tranposrtasi pengumpan atau angkutan sambungan hingga tujuan akhir penumpang layaknya di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Solo atau Yogyakarta.
"Angkutan induknya itu adalah Trans Metro Dewata, kemudian angkutan sambungannya itu apakah dia berbentuk angkutan kota atau mikrolet, Jak lingko kalau di Jakarta, di Surabaya namanya wira wiri sampai di rumah arau tujuannya dijamin rakyat itu tiba dengan selamat," ujarnya.
Ia melihat Trans Metro Dewata merupakan sebuah sistem transportasi yang madani yang mengarah ke moderen. Moderen atau tidaknya sebuah kota kata Arthaya diindikasikan dengan sistem transportasi yang bagus.
Sementara itu, Pemerintah Daerah sampai saat ini berupaya untuk melanjutkan kembali operasional Trans Metro Dewata. Rencananya, hanya satu koridor yang dibiayai dengan APBD Provinsi Bali yang akan dimulai pada Juli 2025.
"Satu koridor itu tidak cukup melayani masyarakat. Bahkan 6 koridor ini tidak mencukupi," ujarnya.
Arthaya Sena mencermati, sistem transportasi publik membutuhkan pergerakan secara simultan dalam waktu bersamaan dan tidak saling menunggu.
"Ini harus simultan semuanya, menurut saya, kalau hanya satu atau dua koridor yang akan beroperasi mending tidak usah. Karena itu akan sia-sia, tidak ada sambungannya, tidak ada jaminan sampai di tujuan," kata Arthaya Sena.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta mengatakan, sesuai arahan Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, bus Trans Metro Dewata (TMD) direncakanan akan beroperasi kembali pada Juli 2025. TMD yang beroperasi di Provinsi sebanyak satu koridor.
Sedangkan kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi darat khususnya TMD kata Samsi membutuhkan lebih banyak koridor.
"Kebutuhannya kelihatanya ini semua koridor kelihatannya, karena masyarakat membutuhkan," jelas Samsi Gunarta Senin, 13 Januari 2025.
Untuk itu Dinas Perhubungan Provinsi Bali akan melakukan survei untuk memastikan seberapa besar kebutuhan koridor yang diperlukan. Selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) dan standar pelayanannya juga harus disesuaikan.
