Kena Pangkas, Anggaran Subsidi Angkutan Massal Bus 2025 Cuma Cukup Buat 8 Kota

Jakarta, VIVA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan alokasi anggaran bagi layanan Buy The Service (BTS) atau subsidi bagi layanan angkutan massal bus perkotaan tahun 2025, sebesar Rp 177,49 miliar.

Jumlah itu tercatat turun signifikan dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024, yang mencapai sebesar Rp 437,89 miliar.

Layanan BTS sendiri diketahui merupakan layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan, yang diluncurkan Kemenhub sejak tahun 2020. Tujuannya guna mengakomodir tingginya kebutuhan moda transportasi publik di perkotaan, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ernita Titis Dewi menjelaskan, penurunan alokasi anggaran hingga hanya tersisa sepertiga dari anggaran 2024 itu, bahkan sampai membuat sejumlah kota tidak lagi mendapatkan subsidi angkutan umum perkotaan tahun ini.



Bus Trans Metro Dewata yang berhenti beroperasi di Bali.

Photo :

• VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

"Dengan pengurangan hampir sepertiga ini, kita harus berpikir realistis. Mana yang akan dibiayai, mana yang komitmen daerah tinggi, mana yang perlu di-support lebih lanjut, dan mana yang akan diteruskan atau tidak," kata Titis dalam media briefing di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.

Dia mengaku bahwa pada tahun 2024, setidaknya ada 11 kota yang mendapatkan anggaran untuk melaksanakan layanan buy the service tersebut. Kota-kota itu misalnya seperti Medan, Palembang, Bandung, Surakarta, Banyumas, Jogja, Banjarmasin, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Makassar.

Namun di tahun 2025 ini, Titis mengatakan bahwa hanya ada 8 kota yang akan mendapatkan subsidi angkutan umum massal perkotaan. Yakni Palembang, Surakarta, Banyumas, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan Manado.

Karenanya, Titis pun berharap bahwa Pemda bisa segera mengambil alih program BTS yang sebelumnya dibiayai oleh pemerintah pusat, agar bisa menjadi kewenangan daerah. Supaya tarif layanan angkutan umum bisa tetap murah dan tetap dijalankan, guna mengurangi dominasi kendaraan pribadi yang menimbulkan kemacetan dan polusi.

"Tujuan pemberian angkutan subsidi perkotaan itu pertama stimulus, kedua meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, dan ketiga memudahkan mobilitas masyarakat angkutan perkotaan. Apabila tidak ada subsidi, maka untuk menggunakan transportasi umum biayanya akan lebih mahal," kata Titis.

Data RPJMN 2020-2024 mencatat, total kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari kemacetan lalu lintas telah mencapai sebesar Rp 77 triliun per tahunnya. Rinciannya yakni sebesar Rp 65 triliun per tahun dari Jakarta, ditambah Rp 12 triliun per tahun dari kemacetan yang juga terjadi di Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar.

"Modal share angkutan umum itu kalau di Singapura, Hongkong, Tokyo, itu di atas 50 persen. Berdasarkan data yang kami dapat, di Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya, itu modal share angkutan umum masih kurang dari 20 persen," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Namun di tahun 2025 ini, Titis mengatakan bahwa hanya ada 8 kota yang akan mendapatkan subsidi angkutan umum massal perkotaan. Yakni Palembang, Surakarta, Banyumas, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan Manado.