Gabung BRICS, RI Harus Mampu Raih Manfaat Ekonomi dan Tekan Risiko Politik Global
- Kemlu
Jakarta, VIVA – Status keanggotaan Indonesia dalam BRICS dinilai oleh sejumlah pihak memiliki keuntungan dan risiko tersendiri. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, keberhasilan Indonesia di BRICS akan bergantung pada strategi yang sangat hati-hati, guna mencapai tujuan-tujuan yang ideal baik dalam hal ekonomi maupun politik secara global.
"Yakni untuk memaksimalkan manfaat ekonomi sambil meminimalkan risiko politik," kata Josua saat dihubungi VIVA, Kamis, 9 Januari 2025.
Indonesia resmi masuk ke dalam BRICS
- Dok Sugiono
Dia menjelaskan, dalam menghadapi ancaman kenaikan tarif impor oleh Donald Trump terhadap negara-negara anggota BRICS, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah Indonesia. Sebab, kenaikan tarif impor akan mempengaruhi ekspor utama Indonesia ke AS, seperti misalnya produk manufaktur, tekstil, elektronik, dan hasil bumi. Hal ini dinilai dapat mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS.
"Dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, terdapat peluang untuk meningkatkan ekspor intra-BRICS dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti AS," ujar Josua.
Ancaman tarif menunjukkan potensi peningkatan tensi antara AS dan negara-negara BRICS. Josua berpendapat, hal ini dapat memengaruhi hubungan dagang bilateral antara Indonesia dengan AS serta dinamika geopolitik global. Untuk merespons ancaman tersebut, Indonesia menurut Josua harus menyeimbangkan langkah-langkah ekonomi, agar tetap mempertahankan hubungan dagang dengan AS sambil memaksimalkan manfaat dari keanggotaan BRICS.
Beberapa strateginya yakni pertama, pemerintah dapat memfokuskan pada pasar BRICS dan Global South, untuk memitigasi dampak berkurangnya akses ke pasar AS. Misalnya dengan memperluas ekspor ke China, India, Rusia, dan Afrika Selatan. Selain itu, Indonesia juga harus mendorong diversifikasi produk ekspor yang berorientasi pada nilai tambah, seperti produk-produk elektronik atau produk teknologi.
Kedua, Indonesia dapat memanfaatkan pendanaan dari New Development Bank (NDB) BRICS, untuk mendukung infrastruktur dan proyek energi bersih. Ketiga, pemerintah perlu berpartisipasi aktif dalam diplomasi ekonomi multilateral melalui BRICS, untuk mengadvokasi aturan dagang yang lebih adil dan melindungi kepentingan negara-negara berkembang.
Keempat, reformasi untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, termasuk insentif untuk sektor manufaktur dan teknologi.Â
"Maka Indonesia perlu memainkan peran strategis sebagai jembatan antara BRICS dan negara-negara Barat khususnya AS, dengan menonjolkan kebijakan luar negeri bebas-aktif. Strategi ini akan membantu meminimalkan potensi pembalasan dari AS, sembari menjaga kepentingan nasional di forum global," ujarnya.
