Fahri Hamzah Sebut 1 Juta Rumah yang Dibangun Qatar Hunian Vertikal
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Pemerintah menjalin hubungan kerja sama dengan Qatar untuk membangun satu juta rumah. Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Adapun penandatanganan MoU itu dilakukan oleh Menteri Permukiman dan Perumahan (PKP) dengan keluarga Kerajaan Qatar, Sheikh Abdul Aziz Al Thani yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Januari 2025. Momen itu juga langsung disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan juga beberapa menteri Kabinet Merah Putih.
Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah mengaku hunian itu bakal dibangun di tanah milik negara bentuk hunian vertikal.
“Jadi, gini problem perumahan di Indonesia kalau di desa itu perbaikan rumah. Tapi, fokus investasi kali ini adalah di kota dan problem perkotaan adalah rumah susun, karena banyak daerah kumuh, daerah menumpuk ini akan menjadi orientasi pertama,” kata Fahri di Istana Negara, Rabu, 8 Januari 2025.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara Teken MoU dengan Qatar
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Fahri menuturkan dalam pembangunan satu juta rumah itu nanti akan merapihkan kawasan kumuh seperti pinggir kali.
“Pelan-pelan pinggir sungai pinggir kali yang kumuh-kumuh kita bereskan pelan-pelan tapi ini adalah komitmen pernyataan dari beliau dan grup beliau sebagai keluarga kerajaan. Itu kira-kira 1 juta yang komitmen. Ini vertical housing,” lanjut pendiri Partai Gelora itu.
Ia juga menyebut proyek pembangunan satu juta rumah ini sebagai salah satu solusi besar untuk memperbaiki wajah perkotaan di Indonesia.
“Problem perumahan di Indonesia, kalau di desa itu perbaikan rumah, tapi fokus investasi kali ini adalah di kota. Problem perkotaan adalah rumah susun, karena banyak daerah kumuh, daerah menumpuk. Ini akan menjadi orientasi pertama,” katanya.
Dijelaskan dia, proyek itu bakal tersebar di seluruh Indonesia. Dengan fokus pembangunan di kota-kota yang memiliki tingkat kekumuhan tinggi.
Pemerintah berencana untuk merenovasi kawasan-kawasan kumuh secara bertahap, seperti di pinggir sungai dan kawasan padat penduduk.
“Seluruh Indonesia, karena di mana pun ada keperluan untuk membangun, terutama di kawasan yang perlu kita renovasi. Kotanya jadi lebih bagus, nanti di situ kita masuk," lanjut Fahri.
"Sehingga 98 kota di Indonesia sekaligus kita bersihkan. Pelan-pelan, pinggir sungai, pinggir kali yang kumuh-kumuh, kita bereskan,” jelas Fahri.
Sesuai Aturan Ini Daftar Mobil Dinas Untuk Menteri Presiden Prabowo
Mobil dinas menteri Presiden Prabowo Subianto sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Mi.
