Risiko Gabung BRICS: RI Perlu Waspadai Respons Trump dan Potensi Perang Dagang
- Dok Sugiono
Jakarta, VIVA – Status keanggotaan Indonesia dalam BRICS disebut-sebut bukan tanpa risiko karena dibayangi oleh sikap Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang cenderung memiliki sentimen negatif kepada organisasi tersebut. Bahkan, Trump sempat mengancam untuk memberikan sanksi pengenaan tarif 100 persen bagi negara-negara anggota BRICS, usai merebaknya wacana pembuatan mata uang tandingan guna menggantikan eksistensi dolar AS.
Risiko itu pun dibenarkan oleh Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Utamanya terkait risiko bentrokan kepentingan dengan negara adidaya seperti Amerika Serikat.
"Salah satunya terkait dengan fasilitas perdagangan dengan AS yang bisa dicabut atau bahkan dikurangi," kata Huda saat dihubungi VIVA, Rabu, 8 Januari 2025.
Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh blok ekonomi berkembang BRICS
- Kemlu
Terlebih, ia juga menjelaskan terkait adanya potensi perang dagang yang bakal kembali terjadi antara AS kontra China, saat Trump memegang kendali kepemimpinan Presiden AS sebagaimana yang dilakukan Republikan tersebut di periode sebelumnya.
Dengan risiko yang sama saat perang dagang AS-China jilid I itu, lanjut Huda, maka ancaman perlambatan ekonomi global juga perlu diwaspadai oleh seluruh negara di dunia termasuk oleh pemerintah Indonesia.
"Ada potensi ekonomi global akan melambat dan ber-impact pada negara koalisi," ujar Huda.
Namun di sisi lain, lanjut Huda, keputusan pemerintah Indonesia untuk juga masuk ke dalam organisasi seperti BRICS sebagaimana layaknya OECD, juga memiliki rasionalitas tersendiri yang memiliki aspek keunggulan dan risiko yang berjalan beiringan.
"Memang saya rasa pilihan masuk ke BRICS lebih rasional ke depannya, walaupun juga ada risikonya dengan negara-negara OECD dan negara blok barat," kata Huda.
"Anggota BRICS pun saat ini tidak hanya terdiri dari lima negara saja, tapi negara Timur Tengah juga sudah mulai masuk ke koalisi BRICS. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk masuk ke pasar Timur Tengah. Jadi sebenarnya keuntungan masuk BRICS cukup besar," ujarnya.
