Tiba di Indonesia, Badan Karantina Pastikan Sapi Asal Australia Bebas PMK dan LSD
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Tangerang, VIVA - Badan Karantina Indonesia (Barantin) melakukan pengecekan kesehatan pada instalasi Karantina Hewan, PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM) Tanjung Burung, Kabupaten Tangerang.
Pengecekan tersebut dilakukan pada sapi impor asal Australia untuk memastikan sapi yang masuk di Indonesia bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) maupun Lumpy Skin Desease (LSD).
Kepala Barantin, Sahat M. Panggabean mengatakan, pihaknya telah melakukan inspeksi dan monitoring untuk memastikan hal tersebut.
Kondisi sapi di peternakan kawasan Kabupaten Tangerang
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
"Bisa kita lihat di belakang, ini jadi terkait dengan isu PMK sebenarnya kita pastikan bahwa sapi-sapi yang masuk ke Indonesia itu-itu benar-benar bebas penyakit PMK dan LSD," katanya, Selasa, 7 Januari 2025.
Sehingga, untuk memastikan sapi tersebut bebas dan terhindar dari penyakit, pihaknya pun melakukan vaksinasi di negara asalnya dan juga ketika sudah berada di Indonesia. Vaksinasi tersebut dilakukan untuk memastikan sapi yang masuk ke Indonesia aman dari penyakit.
Kemudian, selain vaksinasi, sapi-sapi impor tersebut juga dilakukan pemeriksaan darah untuk kembali memastikan sapi bebas dari virus. Hal tersebut juga untuk mencegah adanya penyebaran penyakit dari luar ke Indonesia.
"Meskipun sehat juga tetap kita lakukan vaksinasi dan tadi juga kita juga ambil-ambil sampel darah nah ini vaksinasi ini bukan sampling tapi seluruh populasi se-Indonesia," ujarnya.
Selain vaksinasi dan cek darah, Sahat juga memastikan seluruh feedloter yang ada di Indonesia memiliki keamanan yang baik untuk menjaga kandang dan pemberian makan sapi-sapi impor tersebut tetap bersih dan tidak menjadi media pembawa penyakit.
"Selain vaksinasi, konsep biosecurity-nya juga diterapkan dengan baik, misalnya ketika masuk harus didisinfektan, lalu menggunakan sepatu khusus, itu untuk menjaga agar tidak ada kontaminasi penyakit," ungkapnya.
Misbakhun Sebut Dirjen Pajak Tak Bisa Laksanakan Perintah Presiden Prabowo soal PPN
Anehnya, kata Misbakhun, perintah yang sudah jelas, tidak bisa diterjemahkan dengan jelas oleh para birokrat di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak.
