Budi Arie Ungkap Arahan Prabowo: Bahan Baku Makan Gizi Gratis Harus dari RI, Bukan Impor

Siswa SD di Tangerang konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Jakarta, VIVA - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengungkap keinginan Presiden RI Prabowo Subianto agar bahan baku yang digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis berasal dari Indonesia. Prabowo mau tidak ada impor bahan baku apapun untuk program tersebut.

Adapun Makan Bergizi Gratis jadi program unggulan dari Prabowo ini mulai diterapkan pada 6 Januari 2025.

"Jadi, arahan Presiden ini harus bahan bakunya, harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor, bahan bakunya bukan impor," kata Budi Arie di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Januari 2025.

Budi Arie menyatakan akan ada ribuan koperasi yang siap mendukung dan berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis tersebut.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai diperiksa polisi

Photo :
  • VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon

Ribuan koperasi itu kata dia terdiri dari koperasi telur, koperasi sayur, koperasi beras, koperasi ikan dan bahan pokok lainnya. 

"Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan program unggulan era Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis akan mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025. Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Prabowo Masuk Daftar 10 Pemimpin Dunia yang Bakal Berpengaruh di 2025

Dadan bilang program itu akan mulai dilaksanakan pada 6 Januari di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ia tidak mau menjelaskan lebih rinci beberapa sekolah yang akan melaksanakan program ini.

"Insya Allah 6 Januari di seluruh Indonesia. Nanti saja lihat kalau sudah jalan (berapa sekolah dan siswa)," ujar Dadan kepada VIVA Rabu, 1 Januari 2025.

Budi Arie Lapor ke Prabowo: 1.923 Koperasi Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang (tengah) usai melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2025

Masa Tunggu Haji Reguler Sampai 49 Tahun, DPR Usul Gunakan Kuota Negara Lain

DPR mengungkap masa tunggu haji reguler di tiap provinsi berbeda-beda.

img_title
VIVA.co.id
7 Januari 2025