Prabowo Luncurkan Coretax, Berlaku 1 Januari 2025
- Instagram @ditjenpajakri
Jakarta, VIVA – Sistem inti administrasi perpajakan atau coretax pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi berlaku pada 1 Januari 2025. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Adapun dengan peluncuran coretax DJP ini, maka Indonesia sudah memasuki era baru sistem administrasi perpajakan yang jauh lebih efisien dan efektif.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan coretax akan digunakan mulai 1 Januari 2025," ujar Prabowo dikutip dari Instagram DJP @ditjenpajakri Rabu, 1 Januari 2025.
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani
- Instagram @ditjenpajakri
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
DJP menjelaskan, dengan implementasi coretax ini diharapkan biaya kepatuhan pajak (compliance cost) dapat ditekan. Sebab kini wajib pajak tidak perlu sering bertandang ke kantor pajak.Â
"Layanan lebih efisien karena proses tahapan layanan dapat dipantau. Validitas data juga meningkat," jelasnya.
Coretax DJP sendiri dibangun sejak 2021 secara cermat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai kompetensi di masing-masing bidang.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan dengan adanya coretax rasio pajak akan naik hingga 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kita upayakan dengan perbaikan administrasi ini dan sistem juga bisa meningkatkan tax ratio hingga 1,5 persen dari PDB dari perbaikan sistem," ujar Sri Mulyani di Istana Negara dikutip Kamis, 1 Agustus 2024.
Masa Tunggu Haji Reguler Sampai 49 Tahun, DPR Usul Gunakan Kuota Negara Lain
DPR mengungkap masa tunggu haji reguler di tiap provinsi berbeda-beda.
