Prabowo Luncurkan Coretax, Berlaku 1 Januari 2025

Presiden RI Prabowo Subianto
Sumber :
  • Instagram @ditjenpajakri

Jakarta, VIVA – Sistem inti administrasi perpajakan atau coretax pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi berlaku pada 1 Januari 2025. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Prabowo Soroti Penyelundupan Impor Tekstil, Wamenaker: Lonceng Peringatan untuk Semua Pihak

Adapun dengan peluncuran coretax DJP ini, maka Indonesia sudah memasuki era baru sistem administrasi perpajakan yang jauh lebih efisien dan efektif.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan coretax akan digunakan mulai 1 Januari 2025," ujar Prabowo dikutip dari Instagram DJP @ditjenpajakri Rabu, 1 Januari 2025.

PPN 12% Cuma Buat Barang Mewah, PKS: Ini Keadilan Untuk Masyarakat Bawah

Presiden RI, Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Photo :
  • Instagram @ditjenpajakri

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia
Prabowo Subianto Keliling Kejutkan Warga di Bundaran HI

DJP menjelaskan, dengan implementasi coretax ini diharapkan biaya kepatuhan pajak (compliance cost) dapat ditekan. Sebab kini wajib pajak tidak perlu sering bertandang ke kantor pajak. 

"Layanan lebih efisien karena proses tahapan layanan dapat dipantau. Validitas data juga meningkat," jelasnya.

Coretax DJP sendiri dibangun sejak 2021 secara cermat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai kompetensi di masing-masing bidang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan dengan adanya coretax rasio pajak akan naik hingga 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kita upayakan dengan perbaikan administrasi ini dan sistem juga bisa meningkatkan tax ratio hingga 1,5 persen dari PDB dari perbaikan sistem," ujar Sri Mulyani di Istana Negara dikutip Kamis, 1 Agustus 2024.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya