Prabowo Soroti Penyelundupan Impor Tekstil, Wamenaker: Lonceng Peringatan untuk Semua Pihak
- Freepik
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kebocoran dan penyelundupan, salah satunya di importasi tekstil. Menurutnya, penyelundupan tekstil merugikan industri dan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia.
Merespons hal ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel mengatakan, keprihatinan presiden ini merupakan lonceng peringatan agar segera ditemukan solusi.
“Keprihatinan Presiden, artinya sebagai perintah kepada semua pihak untuk menemukan dan melakukan solusi,” ujar Noel dalam keterangannya Rabu, 1 Januari 2025.
Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan
- Antara
Noel menuturkan, kaitan penyelundupan tekstil dengan pekerja, sebetulnya sudah disadari publik. Namun, banyak pihak yang takut untuk menyuarakannya.
Noel mengaku, belum lama ini sudah mempertanyakan keluhan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI), Redma Gita Wirawasta bahwa impor ilegal memperparah kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
“Menurut APSyFI, dalam dua tahun terakhir 60 pabrik terancam oleh impor illegal, sehingga terjadi 250 ribu Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja (PHK). Saya bertanya, apakah data APSyFI benar? Kalau benar, maka instansi terkait hendaknya mengambil langkah konkret,” katanya.
Dia mengingatkan, dampak PHK tidak sesederhana yang tampak di permukaan. Satu buruh kena PHK, dampak langsung bisa menimpa empat orang (ditambah istri dan dua anak), kemudian dampak terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Para ekonom lebih tahulah soal dampak PHK. Kemnaker selalu berharap ekonomi yang lebih baik, jauh-jauhlah PHK,” katanya.
Noel berharap, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, yang dibentuk Menko Polkam Budi Gunawan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hendaknya berhasil mencegah penyelundupan supaya PHK industri TPT bisa dikurangi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan keluhan soal penyelundupan, ketika menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di Jakarta Senin 30 Desember 2024.
Prabowo menyoroti kebocoran dan penyelundupan. Salah satunya dalam importasi tekstil. Menurut Presiden, penyelundupan tekstil merugikan industri dan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia.
Untuk menghentikan kebocoran maupun penyelundupan, aparatur hukum negara memiliki andil besar. Presiden akan mengkaji menguatkan aparatur hukum, untuk meningkatkan pencegahan kebocoran dan penyelundupan.
“Bukan hanya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menjadi pemangku kepentingan (stake holder) tenaga kerja nasional, tetapi semua instansi pemerintah. Sayangnya, sering kali Kemnaker hanya sebagai hilir, tukang cuci piring,” ujar Prabowo.
