Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Serentak 6 Januari 2025

Jakarta, VIVA - Program unggulan Presiden Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025. Hal ini dipastikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Dadan mengatakan bahwa program MBG ini akan mulai dilaksanakan pada 6 Januari di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dia tidak mau menjelaskan lebih rinci beberapa sekolah yang akan melaksanakan program ini.

"Insya Allah 6 Januari di seluruh Indonesia. Nanti saja lihat kalau sudah jalan (berapa sekolah dan siswa)," ujar Dadan kepada VIVA Rabu, 1 Januari 2025.

Sebelumnya, Dadan mengatakan untuk anggaran program MBG ditetapkan sebesar Rp 15.000 per anak. Hal ini sesuai dengan hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hitungan APBN Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap makanan di daerah," kata Dadan.

Dadan mengatakan, jika terdapat daerah yang anggaran kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihan akan dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan anggaran lebih besar.



Siswa SD di Tangerang konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (Foto ilustrasi)

Photo :

• VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," jelas dia.

Dadan menuturkan, pada program MBG ini pihaknya akan membeli bahan baku yang selanjutnya akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," terangnya.

Dadan mengatakan, pada bulan Januari MBG akan menyasar kepada 3 juta anak sebagai penerima, dan pada bulan berikutnya akan ditambah.

"Januari MBG (makan bergizi gratis) 3 juta anak untuk 3 bulan pertama, 3 bulan berikutnya kita tambah," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," jelas dia.