Ekonomi Digital Dinilai Jadi Kunci Kejar Target Pertumbuhan 8 Persen, Begini Penjelasannya
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA – Pemerintahan baru yang dinahkodai Presiden Prabowo Suianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Untuk mewujudkan hal tersebut peran digitalisasi di segala sektor ekonomi dinilai menjadi kunci utama untuk mencapai ambisi tersebut.
Indonesia beberapa waktu ini pun menunjukkan optimisme melalui potensi transformasi digital yang besar kendati menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5 persen meskipun dibayangi tantangan seperti tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang berimbas pada efisiensi ekonomi.
Asisten Deputi Pengembangan Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Theodore Sutarto menjelaskan bahwa saat ini kondisi Indonesia, bahkan dunia sedang tidak baik-baik saja dan berpengaruh pada Indonesia. Selain ada konflik perang, ada perubahan pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang baru dan patut diwaspadai karena masa depan masih buram.
Di sisi lain, Theodore mengimbau agar negara-negara lain, khususnya Indonesia, harus tetap waspada terhadap kebijakan pemerintahan baru AS yang bisa berdampak pada perekonomian global. Hal itu ditegaskannya dalam Economic & Business Outlook 2025: Kontribusi dan Peluang Ekonomi Digital Indonesia Menuju Pertumbuhan 8% di Era Pemerintahan Baru yang digelar oleh Warta Ekonomi di Jakarta.
Theodore juga menilai bahwa sebenarnya peningkatan konsumsi dalam negeri yang 5 – 6 persen sudah baik dan target pemerintah untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 8 persen didukung dengan baik oleh pihaknya.
“Kita akan menggenjot (pertumbuhan ekonomi) dari sisi investasi. Jadi diharapkan nanti ada pertumbuhan investasi sebesar 10 persen sehingga bisa mengejar pertumbuhan 8 persen itu. Juga ada pertumbuhan ekspor di kisaran 9%,” ucap Theodore, dikutip dari keterangannya,Selasa, 31 Desember 2024.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya menyebut bahwa akan memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan manufaktur. “Jadi tidak hanya hilirisasi yang memang sudah ada, juga ada penguatan manufaktur, sektor jasa, pariwisata, juga konstruksi, perumahan dan ekonomi digital,” kata dia.
Kendati demikian, dia mengaku bahwa di pemerintahan belum ada suatu konsensus terkait pendekatan di bidang ekonomi digital dan kontribusinya pada PDB. Namun, pihaknya mengatakan akan mengunakan pendekatan input output.
“Semua aktivitas ekonomi yang dapat intervensi input digital baik data, atau teknologi digital lainnya dihitung sebagai aktivitas digital,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Bonifasius, menyebut bahwa saat ini Indonesia berada di jalur transformasi besar menuju cita-cita 2045. Salah satu prasyarat dalam mewujudkan visi tersebut yakni pertumbuhan ekonomi harus konsisten di angka sekitar 8 persen.
“Kali ini harus konsisten di angka sekitar 8 persen setiap tahunnya. Untuk mencapai target ini tidak mudah dan kita harus berjuang. Tapi, apabila kita masih terus menjaga pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka kita bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 7 bahkan nomor 5 di dunia,” ungkap Bonifasius.
Dalam konteks tersebut, kata dia, teknologi digital menjadi peranan strategis sekaligus menjadi key enabler pertumbuhan berbaagai sektor. Oleh sebab itu, dirinya mengimbau agar berbagai pihak saling bersinergi serta berkolaborasi untuk mencapai hal tersebut.
“Tidak boleh berhenti berinovasi, perjalanan menuju 8 persen itu memang tidak mudah. Tapi jangan berhenti berinovasi dan berkolaborasi,” tegasnya.
Bonifasius pun merinci beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia untuk mewujudkan target tersebut mulai dari kesenjangan infrastruktur digital, dan disrupsi teknologi yang memengaruhi sektor tradisional. Kemudian ada pula isu teknologi data dan keamanan siber, hingga permasalahan kedaulatan digital dan dampaknya yang berimbas pada sosio kultural masyarakat.
“Isu tersebut harus kita hadapi secara seksama,” tutur Boni.
Menurut Boni, ada upaya untuk mengoptimalisasi transformasi digital di Indonesia. Pihak-pihak yang berkepentingan harus terintegrasi, kolaborasi dan secara terarah menyelesaikan tiga aspek fundamental.
Pertama, konektivitas digital yang merata. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga harus menjangkau seluruh wilayah secara merata. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang digital.
“Tapi untuk menjadikan kesuksesan sebuah iklim digital, digital talent tidak hanya di-support oleh aspek-aspek sisi digital saja. Faktor ekonomi, hukum, bahkan design art itu menentukan,” kata dia.
Dan terakhir, dia mengimbau adanya penguatan kolaborasi antar lintas pemangku kepentingan atau stakeholder terkait.
Sebagai informasi, pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo telah menetapkan ekonomi digital sebagai prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah antisipatif ini tidak hanya akan memperkuat daya saing Indonesia di kawasan ASEAN, tetapi juga memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.