Kejar Target Kemandirian Energi Nasional, Pemerintah Pastikan Gandeng Produsen Listrik Swasta
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Pemerintah telah menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih bersih dan berkelanjutan. Namun, realisasi bauran EBT baru mencapai 13,09 persen di tahun 2023 lalu, sehingga masih berada di bawah target sebesar 17,87 persen.
Sementara pada semester I-2024, kapasitas pembangkit listrik EBT yang terpasang baru memenuhi 66,6 persen dari target tahunan.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Chatib Basri mengatakan, berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), bauran energi EBT mesti memenuhi minimal 23 persen pada tahun 2025 mendatang.
"Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan terus mendorong pengembangan EBT baik dari sisi kapasitas terpasang, produksi, maupun konsumsi," kata Chatib Basri dalam keterangannya, Jumat, 20 Desember 2024.
Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pertamina International Shipping.
- istimewa
Apalagi, pemerintah diakuinya juga tengah menggodok rancangan peraturan pemerintah terbaru mengenai Kebijakan Energi Nasional (KEN), dengan menetapkan target yang lebih ambisius yakni 60 persen bauran EBT di 2050 dan sekitar 70 persen pada tahun 2060.
Untuk memenuhi target tersebut, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menggandeng PT PLN (Persero), guna menyusun Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025-2035.Â
Nantinya, skema ini akan menjadi landasan pemerintah dan PLN, untuk bekerja sama dengan pengembang pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). Sehingga, semua pemangku kepentingan nantinya dapat bekerja secara optimal, untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.
IPP sendiri merupakan mitra strategis pemerintah dan PLN, dalam memastikan suplai energi yang andal, merata, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peran IPP dalam menyediakan energi untuk kebutuhan publik akan menjadi lebih efisien dengan menghadirkan teknologi modern melalui beragam inovasi.
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Adopsi teknologi mutakhir dari IPP diyakini dapat menekan biaya produksi listrik, sehingga berdampak positif pada tarif listrik yang harus dibayarkan konsumen. Selain itu, upaya-upaya untuk memastikan pasokan listrik di Indonesia kedepannya digarap dapat lebih stabil dan berkelanjutan.
"Di sisi lain, kolaborasi ini akan membantu investasi dalam pembangunan infrastruktur pembangkit listrik EBT, yang masih terbilang mahal. Karena jika hanya mengandalkan APBN tentu hal itu akan membebani fiskal negara," ujarnya.
