RI-Jerman Jalin Kerja Sama Wujudkan Sistem Jaminan Sosial Inklusif dan Berkelanjutan
- bappenas.go.id
Jakarta, VIVA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), menggelar Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial.
Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Muhammad Cholifihani menjelaskan, forum ini merupakan bagian dari upaya mendorong sinergi lintas sektor, dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem jaminan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data.
Dengan mengangkat tema 'Membawa Penelitian ke dalam Kebijakan Jaminan Sosial di Indonesia', Dia menegaskan bahwa forum ini bertujuan mendukung penyempurnaan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan Reformasi Jaminan Sosial.Â
"Forum ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan di penghujung proyek Social Protection Programme (SPP), yang akan berakhir pada Desember 2024," kata Cholifihani dalam keterangannya, Kamis, 19 Desember 2024.
Bappenas Kuningan (Gedung Baru)
- vivanews/Andry Daud
Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial itu memaparkan sembilan hasil kajian terkait jaminan sosial, yang dilakukan oleh Bappenas dan GIZ Indonesia. Keduanya juga bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian, serta menghadirkan panel diskusi untuk mengumpulkan masukan-masukan berharga dari para ahli jaminan sosial dan pemangku kepentingan.
"Sebagai landasan dan rekomendasi dalam penyusunan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," ujarnya.
Dia menekankan, reformasi jaminan sosial merupakan salah satu agenda strategis nasional, dan menjadi langkah krusial dalam meningkatkan cakupan program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menurutnya, pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari perubahan struktur demografi hingga keberlanjutan pendanaan program.Â
Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia, melakukan kerja sama bilateral melalui proyek Social Protection Programme dengan sembilan kajian strategis berbasis data.
"Kajian-kajian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah reformasi jaminan sosial yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan," ujarnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti berbagai kementerian dan lembaga lintas sektor; mitra-mitra pembangunan baik nasional maupun internasional seperti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), World Bank, dan International Labor Organization (ILO); serta para akademisi dan pemerhati jaminan sosial di Indonesia.
