Bagaimana Kebijakan Pro-Growth Menciptakan Peluang Baru? Menavigasi Pemulihan Ekonomi Pasca-Crisis

VIVA – Pemulihan ekonomi setelah pandemi global adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi banyak negara di seluruh dunia. Dalam usaha untuk mempercepat proses pemulihan, banyak negara yang mengimplementasikan kebijakan pro-growth.

Kebijakan pro-growth bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan mendorong sektor-sektor perekonomian yang terdampak. Artikel ini akan mengeksplorasi peran kebijakan pro-growth dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca-crisis, serta bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang muncul dari kebijakan ini.

1. Pemotongan Pajak 

Pemotongan pajak merupakan kebijakan pro-growth yang bertujuan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Dengan pengurangan pajak, daya beli masyarakat meningkat, sehingga konsumen lebih cenderung meningkatkan pengeluaran mereka.

Sementara itu, perusahaan mendapatkan insentif untuk berinvestasi lebih banyak dalam ekspansi dan penciptaan lapangan kerja.

Masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk berinvestasi, menabung, atau meningkatkan konsumsi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pemotongan pajak juga memberi ruang bagi pengusaha untuk mengalokasikan dana pada inovasi, ekspansi, dan perekrutan tenaga kerja baru, mempercepat pemulihan ekonomi.

2. Deregulasi 

Deregulasi yang diterapkan dalam kebijakan pro-growth bertujuan untuk mengurangi hambatan yang dihadapi bisnis, menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi perusahaan untuk tumbuh dan memperluas operasional.

Fokus utama dari pengurangan regulasi ini mencakup sektor energi, manufaktur, dan infrastruktur, yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Bagi pebisnis kecil dan menengah, deregulasi mempermudah akses pasar dan menurunkan biaya operasional, meningkatkan daya saing mereka.

Selain itu, pembukaan lebih banyak peluang bisnis juga berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi tenaga kerja di berbagai sektor. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pengusaha, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

3. Investasi Infrastruktur

Investasi dalam pembangunan infrastruktur merupakan langkah krusial dalam kebijakan pro-growth, karena dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan mempercepat pertumbuhan jangka panjang. Proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan bandara mempermudah mobilitas barang dan orang, serta menciptakan lapangan kerja.

Masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan meningkatkan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik ke berbagai layanan. Pekerja sektor konstruksi akan mendapat manfaat langsung, karena proyek infrastruktur besar membutuhkan banyak tenaga kerja. Selain itu, infrastruktur yang lebih baik juga dapat menurunkan biaya logistik, mendorong distribusi barang yang lebih cepat dan efisien.

4. Peningkatan Ketersediaan Kredit

Meningkatkan ketersediaan kredit bagi bisnis dan konsumen merupakan salah satu langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter yang mempermudah akses kredit memberi perusahaan kesempatan untuk memperoleh modal guna memperluas usaha, sementara konsumen dapat meningkatkan pengeluaran mereka.

Dengan lebih banyaknya kredit yang tersedia, konsumsi akan meningkat, merangsang permintaan pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bagi konsumen, akses kredit yang lebih mudah memungkinkan mereka untuk membeli barang dan jasa yang sebelumnya sulit dijangkau. Bagi pengusaha, ketersediaan kredit membuka peluang untuk memperluas usaha, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru.

5. Mendorong Inovasi dan Pengembangan Teknologi

Kebijakan pro-growth yang mendukung inovasi dan pengembangan teknologi dapat mempercepat pemulihan ekonomi dengan menciptakan industri baru, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan produk lebih efisien.

Dukungan terhadap riset dan pengembangan (R&D) menjadi kunci untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi pengusaha dan inovator, kebijakan ini membuka peluang untuk menciptakan produk dan solusi baru yang memenuhi kebutuhan pasar, serta membuka bisnis baru.

Bagi tenaga kerja, perkembangan teknologi menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor-sektor seperti teknologi informasi, robotik, dan kecerdasan buatan (AI), yang membutuhkan keterampilan khusus. Dengan memanfaatkan kebijakan ini, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi yang lebih maju.

6. Pengembangan Sektor Manufaktur

Meningkatkan sektor manufaktur merupakan elemen kunci dalam kebijakan pro-growth karena sektor ini berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor. Kebijakan yang mendukung sektor manufaktur dapat memperluas peluang kerja, memperbesar kapasitas produksi domestik, serta memperbaiki neraca perdagangan negara.

Manufaktur yang lebih kuat juga dapat meningkatkan daya saing produk domestik di pasar global. Pekerja sektor manufaktur dapat memanfaatkan kebijakan ini melalui peluang kerja yang lebih banyak, terutama bagi mereka dengan keterampilan teknis. Pengusaha juga dapat memanfaatkan sektor manufaktur yang kuat dengan berinvestasi dalam peralatan dan tenaga kerja untuk memperluas bisnis mereka.

7. Penguatan Sektor Pertanian dan Sumber Daya Alam

Kebijakan pro-growth yang mendukung sektor pertanian dan sumber daya alam bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan ekspor produk alam. Dengan mendorong investasi di sektor ini, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produksi domestik.

Bagi petani dan pekerja agribisnis, sektor pertanian yang lebih kuat membuka peluang untuk meningkatkan produksi dan pendapatan. Bagi masyarakat umum, kebijakan ini akan memastikan ketahanan pangan dan energi yang lebih baik, memberikan stabilitas harga, dan memastikan pasokan barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

8. Memperkuat Kerja Sama Internasional

Perdagangan internasional yang lebih bebas dan terbuka dapat mempercepat pemulihan ekonomi global dengan mendukung kebijakan pro-growth yang memfasilitasi perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama internasional.

Kebijakan ini bertujuan membuka pasar baru untuk produk domestik, meningkatkan ekspor, dan mengurangi hambatan perdagangan.

Hal ini memungkinkan negara untuk memanfaatkan ekonomi global yang lebih terhubung. Masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan eksportir memperluas pasar mereka, sementara konsumen mendapatkan akses ke produk impor yang lebih murah dan berkualitas, yang meningkatkan daya beli mereka.

Kebijakan pro-growth memainkan peran penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca-crisis. Dengan memfokuskan pada penciptaan lapangan kerja, pemotongan pajak, deregulasi, investasi infrastruktur, peningkatan kredit, serta dorongan bagi sektor-sektor utama seperti manufaktur dan teknologi, kebijakan ini dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang muncul dari kebijakan ini dengan beradaptasi dan memanfaatkan sektor-sektor yang mendapat dukungan, seperti berinvestasi dalam teknologi, memperluas usaha, atau memanfaatkan akses kredit yang lebih mudah. Pemulihan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan akan membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat, baik itu melalui peningkatan kualitas hidup, penciptaan lapangan kerja, atau peningkatan daya beli.

Resmi Gabung BRICS, Erick Thohir Pede Bisa Dongkrak Kerja Sama Dagang RI

Menteri BUMN, Erick Thohir, menyambut baik bergabungnya Indonesia dalam jajaran negara-negara anggota BRICS.

VIVA.co.id

9 Januari 2025