Upah di Banten Naik 6,5 Persen. Pengusaha: Harusnya 2,5 Persen
- VIVA/Yandi Deslatama
Banten, VIVA – Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) Banten 2025 resmi naik 6,5 persen. Kenaikan upah itu hanya berlaku bagi buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun.
Kenaikan UMP dan UMS ditetapkan oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, pada 11 Desember 2024, dengan terbitnya Keputusan Gubernur Banten Nomor 456 Tahun 2024, tentang UMP. Kemudian Keputusan Gubernur Banten Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Banten Tahun 2025.
UMP Banten 2024 sebesar Rp 2.727.812,11, naik 6,5 persen pada 2025 menjadi Rp2.905.199,90. Selanjutnya Upah Minimum Sektoral 2025 naik menjadi Rp2.916.644,90.
Buruh di Banten
- VIVAnews/Yandi Deslatama
"Agar penetapan UMK dan UMSK dapat berjalan baik dan terkendali dalam suasana yang kondusif," ujar Septo Kalnadi, Kepala Disnaker Banten, dalam keterangan resminya, Kamis, (12/12/2024).
Perhitungan kenaikan UMSP Banten yakni 6,5% x Rp177.307,79 = Rp11.525,01. Sehingga UMSP Banten tahun 2025 menjadi Rp2.916.644,90.
Keputusan penetapan UMP dan UMSP di atas, juga memperhatikan masukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten yang telah melakukan rapat pleno pada tanggal 10 Desember 2024.
Pemprov Banten mengklaim keamanan dan ketertiban saat penetapan UMP serta UMSP berjalan baik, tidak ada gejolak maupun penolakan.
"Saat ini sedang dilakukan langkah koordinasi dan komunikasi agar Apindo dan Serikat Pekerja dalam rangka penetapan upah minimum kabupaten kota dan upah minimum sektoral kabupaten kota, berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Banten, Bupati Wali Kota, dan Dewan Pengupahan kabupaten kota," jelasnya.
Penetapan kenaikan UMP dan UMSP mendapat penolakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Banten, mereka menilai kenaikan 2,5 persen dianggap lebih logis dan membuat iklim usaha lebih baik.
"Berdasarkan hitung angka kenaikan yang dilakukan oleh unsur pengusaha kisarannya tidak lebih dari 2,51 persen," ujar Ketua Apindo Banten, Yakub F. Ismail, Kamis, (12/12/2024).
Menurut Apindo, kenaikan upah 6,5 persen tidak populis. Selain itu, mereka menduga Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, belum menerbitkan SK Dewan Pengupahan dengan jumlah anggota yang berimbang antara unsur pekerja dan pengusaha sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga pembahasannya tidak seimbang.
Apindo sendiri telah bersurat ke Pemprov Banten untuk membahas pengupahan, mereka pun terkaget karena kenaikan upah telah ditetapkan oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.
"Kemudian kalau angkanya tiga kali lipat dari itu (6,5 persen) lalu bagaimana dengan kemampuan dunia usaha, apakah ini tidak akan jadi bumerang terhadap tingkat pengangguran di Banten karena melemahnya kemampuan dunia usaha khususnya di sektor padat karya," jelasnya.
