Menteri Rosan: RI Butuh Investasi Rp 13.528 Triliun dalam 5 Tahun
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani mengatakan, salah satu motor penggerak utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto adalah melalui investasi.
Bahkan, dia memperkirakan bahwa kebutuhan investasi dalam lima tahun ke depan mencapai hingga Rp 13.528 triliun. Sementara di tahun 2025 mendatang, pemerintah telah menargetkan untuk menjaring investasi sebesar Rp 1.905 triliun.
"Diperkirakan pada 5 tahun ke depan, rata-rata pertumbuhan investasi adalah 16,75 persen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (8 persen) tersebut. Dan dibutuhkan investasi total selama 5 tahun ke depan adalah Rp 13.528 triliun," kata Rosan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Desember 2024.
Rosan menambahkan, total realisasi investasi sejak Januari hingga September 2024, telah mencapai Rp 1.261 triliun. Capaian itu setara 76,45 persen dari target realisasi investasi tahun 2024, yang sebesar Rp 1.650 triliun.
Dia mengatakan, perolehan realisasi investasi itu terbilang positif karena sebaran investasi tersebut saat ini tidak hanya fokus di Pulau Jawa semata, melainkan juga menyebar dengan cukup merata ke sejumlah daerah-daerah potensial lainnya, sehingga akan ikut membantu perekonomian nasional.
"Dengan realisasi investasi kurang lebih Rp 1.261,43 triliun, Alhamdulillah kita sudah mencapai 76 persen (dari target Rp 1.650 triliun di 2024)," kata Rosan.
Selain itu, Rosan juga memastikan bahwa realisasi investasi tersebut telah berhasil membuka hingga sebanyak 1.873.214 lapangan kerja. Hal itu menurutnya merupakan sebuah pencapaian positif tersendiri, karena merupakan salah satu pekerjaan rumah (PR) utama bagi pemerintah Indonesia.
"Yang paling penting adalah penyerapan tenaga kerjanya yang mencapai 1.873.214 orang. Karena itu PR kita yang paling utama, yakni soal bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja," ujar Rosan.
Maka dari itu, Rosan mengatakan ini bukan tugas yang mudah sehingga memerlukan sinergi dari stakeholder lainnya.
"Jadi ini adalah tugas yang tidak mudah, yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh kementerian, seluruh badan, sampai dengan provinsi, kabupaten/kota, dalam mewujudkan target yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas," ujarnya.