DIPA 2025 Diserahkan ke K/L, Sri Mulyani: APBN Instrumen Andalan Lindungi Masyarakat dan Ekonomi
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyerahkan laporan alokasi anggaran dalam penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) ke kementerian/lembaga (K/L) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan pentingnya menjaga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap sehat.
“APBN merupakan instrumen andalan dalam melindungi masyarakat dan perekonomian di dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan, serta krisis,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan APBN akan terus dijaga kesehatannya. Langkah ini diperlukan agar APBN dapat menjaga kemajuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan menjaga stabilitas dan sustainability.
“Prestasi ini tidak mudah dan perlu dijaga karena guncangan dan gejolak serta krisis akan terus terjadi seperti pandemi COVID-19, dinamika global, politik, keamanan, seperti konflik di Rusia, Ukraina, di Timur Tengah, serta perang dan ketegangan ekonomi dan perang dagang antara negara-negara besar,” ujarnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Menkeu menuturkan, APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis dan penuh penuh ketidakpastian geopolitik. Dia menyebut perekonomian Indonesia periode 2022-2024 diperkirakan tumbuh di kisaran 5 persen di tengah melambatnya ekonomi global dan perang dagang.
“Dan proteksionisme, serta konflik geopolitik yang menyebabkan volatilitas harga komoditas,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menerangkan, dengan capaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024, akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi pada 2025 dan lima tahun ke depan.
“Pemerintah dan DPR, telah menyepakati belanja negara tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.621,3 triliun. Hal ini meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun,” kata dia.
Belanja pemerintah pusat itu ditujukan untuk mendorong prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan. Sri Mulyani mengatakan program unggulan 2025 telah ditampung dalam APBN di antaranya, program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah, dan desa.
Sementara itu, untuk transfer ke daerah, Menkeu mengungkapkan anggaran sebesar Rp 919,9 triliun untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif.
“Instruksi presiden mengenai pentingnya keselarasan belanja pusat dan daerah, dan efektivitas serta efisiensi belanja daerah menjadi pegangan bagi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri serta K/L terkait arah kebijakan belanja daerah,” ujarnya.
Menkeu lebih jauh menyebut pendapatan pada 2025 ditargetkan sebesar Rp 3.005,1 triliun akan diperoleh dengan reformasi perpajakan. Dia menjelaskan reformasi di bidang perpajakan termasuk penerapan teknologi informasi dan digital untuk perbaikan layanan dan sekaligus menciptakan dan melindungi basis pajak yang kuat, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama dari ancaman praktik penghindaran pajak dan persaingan pajak global yang semakin tinggi akan terus dilakukan.
“PNBP akan terus digali dengan tetap menjaga layanan publik yang berkualitas serta terus mendorong hilirisasi untuk memenuhi keadilan antargenerasi,” kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Hal ini akan dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan yang terukur dan efisien, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan cash buffer dan fungsi treasury yang semakin dinamis sesuai perkembangan sektor keuangan.
