Wamen BUMN Beberkan 4 Program Prioritas Prabowo yang Bakal Diakselerasi di 2025
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Pemerintah bakal mengakselerasi 4 program prioritas yang bakal digenjot realisasinya pada tahun 2025 mendatang. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko menjelaskan, keempat program tersebut yakni program swasembada pangan, perumahan rakyat, pengentasan kemiskinan, serta hilirisasi dan transisi energi.
"Ada 4 area yang akan kita dorong percepatannya di periode setahun ke depan. Yang pertama terkait swasemabada pangan, kemudian soal perumahan rakyat, pengentasan kemiskinan, dan program terkait hilirisasi dan transisi energi," kata Tiko di acara Rapimnas Kadin 2024, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Desember 2024.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, di acara Rapimnas Kadin Indonesia 2024, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Desember 2024
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Dia memaparkan, di program swasembada pangan, pemerintah akan membangun ekosistem besar untuk rantai pasok (supply chain) ke berbagai daerah. Pendorongnya yakni melalui penyaluran berbagai subsidi, seperti misalnya subsidi pupuk hingga subsidi KUR.
Selain itu, para pengusaha di masing-masing daerah diharapkan juga bisa menjadi bagian dari rantai pasok ekosistem besar tersebut, yang melingkupi masalah ketersediaan hingga swasembada pangan.
"Diharapkan pemain-pemain daerah nantinya juga bisa menjadi bagian dari supply chain, dari ekosistem penyediaan pangan di seluruh Indonesia," ujar Tiko.
Dia menjelaskan, tiga komoditas utama yang menjadi target swasembada pangan di pemerintahan Prabowo-Gibran antara lain yakni padi, jagung, dan gula. Terlebih, Presiden Prabowo menyebut bahwa rencana pemerintah sangat terbuka bagi siapapun kalangan pengusaha, yang ingin bersama-sama ikut membantu membangun ekosistem tersebut.
Guna merealisasikan target itu, Tiko pun berharap ke depannya akan bisa dibentuk wadah-wadah berformat focus group discussion (FGD), guna menyinergikan antara ekosistem BUMN dengan ekosistem pihak swasta yang ada di berbagai daerah di Indonesia.
"Ini tentunya akan mengundang FGD-FGD (focus group discussion) kecil, untuk bagaimana menyinergikan ekosistem BUMN dan ekosistem swasta termasuk di daerah-daerah," ujarnya.
