Adopsi FCTC Bisa Mematikan Industri Tembakau, Pemerintah Didorong Jaga Kedaulatan RI

Jakarta, VIVA - Upaya jajaran Kementerian Kesehatan mendorong penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/204) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), dinilai sebagai bagian dari adopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) di Indonesia.

Pasalnya, Indonesia tidak meratifikasi perjanjian FCTC tersebut, namun Kemenkes memasukkan poin-poin dalam perjanjian internasional tersebut ke dalam PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes. Hal itu termasuk penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, seperti yang diatur pada FCTC Pasal 11.

Terkait hal itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana menegaskan, sudah seharusnya Indonesia menolak FCTC dan segala bentuk adaptasinya.

"Rancangan Permenkes yang terus didorong oleh jajaran Kemenkes, membuat Indonesia mendapatkan intervensi dari luar negeri dalam menentukan kebijakan. Tindakan diam-diam mengadopsi ketentuan FCTC ke dalam kebijakan Kemenkes ini mencoreng kemerdekaan bernegara," kata Hikmahanto dalam keterangannya, Jumat, 29 November 2024.

Menurutnya kondisi ini membuat Indonesia seolah-olah tidak punya kebebasan untuk menentukan kebijakan. "Jangan ketentuan yang dibuat di luar negeri diterapkan di Indonesia. Kalau seperti ini, menunjukkan Indonesia masih dijajah oleh negara lain," ujarnya.

Padahal, Hikmahanto mengatakan bahwa dalam beberapa kesempatan, Indonesia telah melawan penerapan aturan yang sejalan dengan FCTC di Amerika Serikat dan Australia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dia menegaskan, tindakan perlawanan itu harus terus dilanjutkan demi menjaga kedaulatan Indonesia.

“Kita harus konsisten. Jangan sampai lembaga tertentu menggunakan Kemenkes untuk melawan pihak lainnya, seperti Kementerian Keuangan. Dulu kan kita sudah pernah diadu domba waktu dijajah. Masa sekarang mau diadu domba lagi. Hilangkan ego sektoral masing-masing,” kata Hikmahanto.

Meskipun mengaku dirinya bukan perokok, namun faktanya tidak dapat dipungkiri bahwa industri tembakau di Indonesia telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar di berbagai wilayah. Perekonomian yang dibangun pun sangat besar, bahkan berkontribusi signifikan sebagai pendapatan negara melalui cukai rokok.

Karenanya, aturan yang pertama kali dicetuskan oleh jajaran Kemenkes ini dinilai sebagai sebuah tindakan yang sembrono. Penolakan dari berbagai pihak pun terus bermunculan, bahkan dari Kementerian dan lembaga terkait lainnya yang menjadi pembina industri tembakau.

"Dampak positif terhadap ekonomi dan sosial dari industri tembakau, tidak bisa dikesampingkan oleh jajaran Kemenkes. Saya menyayangkan adanya aturan ini hanya karena desakan dari pihak tertentu yang ingin mengadopsi FCTC. Kalau diterapkan, pemerintah akan mematikan industri tembakau," ujarnya.

DPR Kritik Kebijakan Rokok Polos: Ini Bukan Keputusan yang Bijak

Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi NasDem, Nurhadi mengkritik sikap Kemenkes yang bersikukuh menerbitkan kebijakan kemasan rokok polos tanpa pertimbangkandampak ekonominya.

VIVA.co.id

28 November 2024