Malaysia Ajak Indonesia Kerja Sama Investasi di Sustainable Aviation Fuel, Ungkap Rencana Petronas
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia, Johari Abdul Ghani mengajak investor Indonesia terlibat menjadi pemasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).
Johari mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan potensi sawit terbesar di dunia diyakini memiliki sumber daya yang bisa memproduksi SAF.
"Saya ingin menyambut para investor Indonesia untuk berkolaborasi dengan Malaysia. Bagaimana kita memulai SAF ini sebagai dua negara yang akan menjadi salah satu pemasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang terbesar di dunia," ujar Johari dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons Jakarta, Jumat, 29 November 2024.
Pertamina mensukseskan rangkaian pengujian Sustainable Aviation Fuel (SAF)
- Pertamina
"Ini adalah kesempatan, karena kita memiliki banyak sumber daya di sini yang dapat digunakan untuk memproduksi SAF tersebut," sambungnya.
Johari menuturkan, hingga saat ini baru ada dua perusahaan yang berminat untuk membangun kilang produksi SAF. Salah satu perusahaan ini adalah Petronas yang merupakan perusahaan minyak milik pemerintah Malaysia.
"Perusahaan yang dipimpin oleh pemerintah kita, yaitu Petronas, juga berencana untuk membangun pabrik berkapasitas 650.000 metrik ton SAF," jelasnya.
Petronas
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
Meski demikian, Johari mengatakan pemerintah Malaysia belum menentukan target penggunaan SAF pada avtur pesawat. Saat ini pihaknya masih mengkaji apakah penggunaan sebesar 1 persen atau 2 persen.
"Jadi mandatnya belum diputuskan. Apakah Anda ingin menggunakan 1 persen atau 2 persen SAF dalam bahan bakar pesawat, ini adalah sesuatu yang belum kami putuskan. Ini masih dalam proses," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan penggunaan SAF harus terus disuarakan pada forum-forum internasional. Namun, dia menekankan agar berhati-hati sebab beberapa negara menolak menggunakan kelapa sawit.
"Kita harus berhati-hati karena kampanye di luar. SAF juga, mereka tidak mengakui CPO," imbuhnya.
