Airlangga: Biodiesel B40 Diterapkan Mulai 1 Januari 2025
- Kemenko Perekonomian
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan produk bahan bakar nabati atau biodiesel B40 akan tetap diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Ia menekankan bahwa itu sudah menjadi komitmen pemerintah.
"Untuk biodiesel B40, kami berkomitmen untuk memulai pada 1 Januari 2025," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons Jakarta, Jumat, 29 November 2024.
Biodiesel. Sumber foto: bpdp.or.id.
Selain itu, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah juga akan menambah volume produksi sawit nasional untuk kuota B40.
"Kami sudah memutuskan volume tambahan untuk kuota dan saya pikir dengan skema yang sekarang, BPDPKS sudah bersedia untuk memberikan pendanaan untuk menutup selisih harga CPO dan minyak tanah," imbuhnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, bahan bakar Biodiesel B50 ditargetkan terealisasi pada 2026. Karenanya, dia menyebut pemerintah akan mengurangi kuota ekspor sawit untuk pemenuhan dalam negeri.
Amran mengatakan, untuk memproduksi bahan bakar minyak sawit 50 persen dengan campuran solar ini, setidaknya dibutuhkan 5,3 juta ton Crude Palm Oil (CPO). Pemerintah pun jelasnya, saat ini tengah merancang untuk memproduksi B50.
"Kita rancang dulu B50 karena bahannya cukup, kita cuma butuh 5,3 juta ton CPO," ujar Amran kepada wartawan di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
Amran mengatakan, untuk memproduksi B50 ini Indonesia sudah memiliki pabrik, dan pemerintah hanya perlu meningkatkan kapasitasnya. Dia pun menjamin, pasokan CPO untuk memproduksi B50 mencukupi.
"CPO kita produksinya 46 juta ton, sekarang dalam negeri kita pakai 20 juta ton. Kita ekspor 26 juta ton, kalau kita mengambil 5,3 juta ton, berarti nggak ada masalah kan? Karena kita ekspor 26 juta ton," jelasnya.
Meski demikian, Amran mengatakan bahwa untuk memproduksi B50 ini pemerintah akan mengurangi kuota ekspor CPO. "Kita kurangi sesuai kebutuhan dalam negeri. Kita prioritaskan dalam negeri," jelasnya.
Minister: No Talks Yet on Postponing 12 Percent VAT Implementation
The Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto, stated that the government has not yet discussed postponing the implementation of a 12 percent VAT.
