RI Hentikan Impor Garam Tahun Depan, Menko Zulhas: Harus Swasembada

Jakarta, VIVA – Pemerintah akan menyetop impor garam untuk konsumsi pada tahun 2025. Hal itu dilakukan guna memastikan penyerapan dan lebih fokus pada peningkatan produksi dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Meko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa hal itu mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

"Dari Menteri Kelautan, karena tanggung jawab untuk garam itu bagian dari pangan, harus swasembada dan tahun depan kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126, nggak boleh lagi (impor)," kata Menko Pangan di Jakarta, dikutip Jumat, 29 November 2024.

Zulhas sapaan akrab Menko Pangan menegaskan bahwa tanggung jawab peningkatan produksi garam lebih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Komoditas tersebut harus mencapai swasembada.



Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas bersama Mentan

Photo :

• Kementan

Dia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mampu memperkuat kapasitas produksi garam dalam negeri guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Begitu pula produksi garam industri harus mampu memenuhi kebutuhan nasional tanpa perlu bergantung pada impor.

Sementara pihak industri diminta melaporkan kebutuhan garam mereka secara transparan untuk perencanaan yang akurat. Karena dalam dua tahun ke depan, penyetopan impor garam industri juga diberlakukan.

"Nanti perindustrian silahkan menyampaikan jumlah yang dibutuhkan berapa, tapi tanggung jawab Menteri Kelautan dua tahun (ke depan penyetopan impor garam industri). kalau tahun depan tidak impor garam konsumsi, maka dua tahun lagi kita akan datang sini, enggak boleh lagi impor garam untuk industri," tegasnya.



Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono saat rampung menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi

Photo :

• VIVA.co.id/Zendy Pradana

Zulhas menambahkan bahwa hal itu sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada pangan di tahun 2027.

"Semua ini adalah dalam rangka kita menuju swasembada pangan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) di depan MPR, APEC, di depan G20. Yang tadinya (swasembada di tahun) 2028, kemarin di G20, Bapak Presiden sudah menyampaikan maju lagi, 2027 (swasembada pangan)," kata Zulhas. (Ant)

Halaman Selanjutnya

"Nanti perindustrian silahkan menyampaikan jumlah yang dibutuhkan berapa, tapi tanggung jawab Menteri Kelautan dua tahun (ke depan penyetopan impor garam industri). kalau tahun depan tidak impor garam konsumsi, maka dua tahun lagi kita akan datang sini, enggak boleh lagi impor garam untuk industri," tegasnya.