Pengentasan Kemiskinan Jadi Isu Utama Rapimnas Kadin 2024

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bobby Gafur Umar.
Sumber :
  • Dok. Kadin Indonesia

Jakarta, VIVA – Masalah pengentasan kemiskinan menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia, Bobby Gafur Umar.

Literasi untuk Masyarakat Menengah ke Bawah Masih Jadi Tantangan

“Kalau kita lihat pidato Presiden dari mulai pelantikan (presiden) sampai kunjungan (kenegaraan) beliau ke luar negeri, Presiden sangat menekankan bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan apalagi kemiskinan ekstrem,” kata Bobby dalam keterangan resmi Kadin Indonesia, Kamis, 28 November 2024.

Bobby menjelaskan, salah satu cara pengentasan kemiskinan adalah dengan mendorong sektor usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menteri Maman: Utang 70.000 UMKM Siap Dihapus

“Selama ini kita selalu melihat bagaimana membangun Indonesia dengan level atas ekonomi, seperti industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan transisi energi. Yang belum optimal, bagaimana 61 persen kontribusi dari UMKM ini kita dorong. Jadi ekonomi kerakyatan ini sebenarnya suatu mesin yang luar biasa,” jelasnya.

UMKM Penyumbang PDB Terbesar di Indonesia

Sosialisasi di Kalangan UMKM Harus Lebih Maksimal

Logo Kadin Indonesia.

Photo :
  • istimewa

Diketahui, UMKM menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) paling besar yaitu sebesar 61 persen dari pertumbuhan ekonomi, dan memberdayakan sekitar 90 persen tenaga kerja. Bobby mencatat, sektor UMKM selama ini mempunyai tiga kelemahan, yaitu akses pasar, permodalan, dan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas.

“Nah UMKM harus kita bina, sediakan pasarnya, kita bina untuk bagaimana (UMKM) bisa naik kelas dan kemampuan SDM dan kualitas produksinya. Sehingga pergerakan ekonominya akan banyak,” tegas Bobby.

Bobby menjelaskan, dalam Rapimnas Kadin 2024 nanti akan dilihat bagaimana kolaborasi antardunia usaha untuk mengajak sektor-sektor dengan ekonomi sirkular terutama di daerah, karena hal itu berefek langsung terhadap pengentasan kemiskinan. 

Untuk itu, Bobby menambahkan, para Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia sesuai dengan bidang mereka sedang menyusun program kerja Kadin 2025 yang melibatkan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota. 

“Kita melihat bagaimana lapangan kerja di sektor UMKM bisa tercipta dengan kerja sama ini. Misalnya, ada perusahaan besar otomotif. Kita minta bekerja sama dengan industri-industri kecil yang bisa menjadi supplier-nya,” katanya. 

Bobby juga mencontohkan potensi daerah lumbung ikan di Bitung, Sulawesi Utara, yang masih belum terbuka. Menurutnya, di sana banyak kelompok-kelompok nelayan yang bisa dibantu dari sisi dunia usaha besar, seperti melakukan investasi di pengolahan bekerja sama dengan kelompok nelayan.

“Hal-hal itulah yang akan kami lakukan di Rapimnas. Nanti akhirnya akan memberikan rekomendasi pada pemerintah, apa yang bisa kita lakukan secara sinergi antara pemerintah, usaha besar dan UMKM ini,” jelasnya.

Bobby juga menekankan perlunya likuiditas bagi permodalan UMKM dan bagaimana masyarakat bawah bisa mengakses permodalan. Selain UMKM, Bobby juga mencontohkan beberapa program pemerintah yang berbasis kerakyatan yang akan disinergikan dengan rekomendasi Rapimnas Kadin 2024, yaitu program pembangunan 3 juta rumah murah per tahun dan makan bergizi gratis. 

“Dalam program pembangunan 3 juta rumah per tahun, akan melibatkan lebih dari 180 industri termasuk industri-industri kecil seperti kontraktor-kontraktor di daerah. Dan untuk program makan bergizi gratis, akan diperlukan 80 juta telur per hari yang bisa melibatkan para peternak unggas di daerah,” terangnya.

Bobby berharap, rekomendasi yang akan dikeluarkan pada Rapimnas Kadin 2024 nanti dapat dituangkan ke dalam program kerja kementerian, sesuai dengan 8 Asta Cita dan 17 Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan rekomendasi itu terkait ekonomi kerakyatan dan sudah dikolaborasikan antara Kadin Pusat dan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota. 

“Awal tahun depan kita menatap baru. Mudah-mudahan inflasi terjaga, likuiditas ada, makronya tidak semakin buruk, sehingga kami dunia usaha melihat semakin optimistis ke depannya,” imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya