Kementerian BUMN dan Badan Penyelenggara Haji Bakal Bentuk Tim Optimalisasi Pelayanan
- Antara
Jakarta, VIVA – Perusahaan pelat merah akan ikut berkolaborasi untuk mengoptimalkan pelayanan penyelenggaraan haji. Rencana itu tengah dimatangkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama dengan Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Kedua lembaga pemerintahaan itu bakal membuat tim untuk memulai kolaborasi guna meningkatkan pelayanan penyelenggaraan haji bagi masyarakat.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, dirinya mendorong beberapa perusahaan pelat merah, seperti Garuda, Bank Syariah Indonesia (BSI), serta Indonesia Financial Group (IFG) untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ini mengingat tiga BUMN tersebut merupakan stakeholder dalam penyelenggaraan haji.
"Nanti kita coba buat tim untuk mulai berkolaborasi. Saya sudah minta BSI untuk mengawal transisi bagaimana ini bisa berjalan sampai ke depan," katanya, usai pertemuan dengan BP Haji di Jakarta seperti dikutip Antara, Selasa, 19 November 2024.
Untuk perusahaan pelat merah Garuda, Erick mendorong untuk melakukan pemetaan (mapping) jumlah pesawat yang dimiliki, serta mempunyai pemikiran untuk menjadikan perusahaan tersebut sebagai agregator semua penerbangan swasta. Dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan pesawat pada saat musim haji.
Sementara untuk BSI, kata Menteri Erick, perusahaan tersebut merupakan pengelola dana syariah terbesar di Indonesia dengan penggunaan untuk biaya haji dan umrah mencapai 60-70 persen. Sehingga ia mendorong penggunaan data yang ada di BSI untuk kebijakan yang hendak diambil BP Haji ke depan.
Sementara di sisi lain, Kepala BP Haji Moch Irfan Yusuf mengatakan pertemuannya dengan Menteri Erick merupakan upaya silaturahmi lembaga baru yang dipimpinnya, dengan harapan bisa memberikan pelayanan terbaik penyelenggaraan haji bagi masyarakat.
"Ada beberapa hal yang bisa kita sepakati. Tapi intinya semuanya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada jamaah haji," ujar dia.
Lebih lanjut Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, tugas yang diberikan kepada pihaknya merupakan hal yang rumit, karena kombinasi antara tugas keumatan dan tugas mengelola keuangan negara.
Sehingga, melalui kolaborasi yang terjalin antara BP Haji dan Kementerian BUMN bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan amanat Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan haji yang aman, nyaman, transparan, akuntabel, dan antikorupsi. (Ant)