Basuki Ungkap Arahan Prabowo soal IKN: 2025 ASN Pindah, 2028 Penyelesaian Kantor DPR hingga MA

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono
Sumber :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

Jakarta, VIVA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait Ibu Kota Nusantara (IKN). Arahan ini terdiri dari dua timeline untuk 2025 dan 2028.

Debat Sengit dengan Pramono soal Balai Kota Pindah ke Jakut, Ridwan Kamil: IKN Itu Datang dari Imajinasi

Basuki mengatakan, pada 2025 akan dilakukan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Dia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

"Timeline-nya ada dua, 2025 dan 2028. 2025 saya sudah koordinasi dengan MenpanRB tentang kepastian kepindahan awal dari para ASN," kata Basuki di Kementerian Bappenas dikutip Selasa, 19 November 2024.

Putusan MK soal Hukuman bagi Aparat Tak Netral dalam Pilkada Kurang Berefek Jera, Kata Akademisi

Istana Negara IKN, Melihat Lebih Dekat Wajah Ibu Kota Nusantara (IKN)

Photo :
  • AP Photo /Achmad Ibrahim

Basuki mengatakan, untuk perkantoran dan hunian 47 tower untuk para ASN sudah akan selesai pada Desember 2025. Namun, untuk pemindahan ASN ini akan dilakukan secara bertahap. 

Bertemu Prabowo, Presiden Peru Singgung IKN Nusantara

"Saya harus melaporkan kantor-kantor apa saja yang sudah siap atau bukan kantor-kantor, semua sudah siap. Tapi eselon I berapa saja, eselon II berapa, dan staf berapa termasuk hunianya," kata dia.

Sedangkan untuk 2028, berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo akan diselesaikan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif termasuk untuk hunian dan jalan-jalannya.

"Menyelesaikan kantor dan hunian yudikatif, MK, MA dan sebagainya, dan kantor dan hunian legislatif  DPR, DPD, MPR termasuk jalan-jalannya," jelasnya.

Basuki melanjutkan, terkait hunian dan perkantoran yang tersedia di IKN saat ini jumlahnya sesuai dengan Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 36 kementerian. Namun, dia memastikan akan melakukan pembangunan tambahan menyesuaikan jumlah Kabinet Merah Putih Prabowo yang sebanyak 48 kementerian.

"Tentunya kalau dengan kementerian tambah 48 ya, yang siap 36. Sesuai dengan jumlah kementerian Kabinet Merah Putih nanti jadi 48, Nanti rumahnya pasti juga harus kita tambahin," imbuhnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Kawal Pilkada Serentak 2024, Wamendagri Bima Sampaikan Komitmen Kemendagri Jaga Netralitas ASN

Wamendagri Bima Arya menegaskan komitmen Kemendagri dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Serentak 2024.

img_title
VIVA.co.id
18 November 2024