Minim Anggaran, Prabowo Setop Sementara Proyek Infrastruktur Besar
- Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Jakarta, VIVA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal menghentikan sementara sejumlah proyek infrastruktur besar, akibat tidak adanya alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan.
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, jenis proyek infrastruktur besar yang bakal ditunda kelanjutannya yakni seperti proyek bendungan, yang membutuhkan pendanaan massif.
"Pembangunan-pembangunan fisik yang besar seperti pembangunan bendungan, sementara waktu mungkin kita hentikan dulu," kata Dody di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin, 18 November 2024.
Keputusan itu diakui Dody merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto, karena dihadapkan pada masalah minimnya anggaran. Terlebih, Dody sendiri mengaku belum bisa memastikan perihal kapan penundaan kelanjutan proyek-proyek infrastruktur besar itu akan kembali dilanjutkan.
Bendungan yang dibangun Kementerian PUPR
- Dok. PUPR
Karena kendalanya ada di masalah pendanaan, Dody hanya bisa mengatakan bahwa kelanjutan nasib proyek-proyek infrastruktur yang dihentikan sementara itu, nantinya akan menunggu keputusan dari pihak Kementerian Keuangan. "(Soal kelanjutannya) ya sampai dikasih sama Ibu Menteri Keuangan," ujar Dody.
Dia menjelaskan, saat ini pemerintah masih akan fokus melakukan optimalisasi seluruh infrastruktur yang sudah ada, dalam rangka melaksanakan program Asta Cita Presiden Prabowo.
Misalnya terkait dengan program-program strategis seperti dalam hal ketahanan dan energi, hingga swasembada air. Karenanya, Dody menegaskan bahwa 259 buah bendungan yang sudah ada saat ini akan terus dioptimalkan pemanfaatannya.
Bendungan Temef
- Kementerian PUPR
"Dengan keterbatasan anggaran, apa yang sudah kita punya hari ini, ya itu saja yang kita lebih optimalkan untuk bisa menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya di bidang ketahanan pangan, energi, dan air," kata Dody.
"Kita maksimalkan dan efektifkan yang sudah ada, untuk bisa 110 persen mendukung ketahanan pangan, energi, dan air," ujarnya.
Menkum Sebut Jakarta Masih Ibu Kota RI, Prabowo Belum Teken Keppres
Menurut Menkum, dalam UU DKJ status perpindahan berlaku jika Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keppres.
