Viral Warganet Ajak Tahan Belanja dan Hidup Sederhana Akibat Kenaikan PPN 12 Persen
- Pixabay
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memastikan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski bertujuan untuk memperbaiki struktur penerimaan negara, kenaikan PPN ini menuai banyak reaksi dari masyarakat.
Di media sosial X (dulu Twitter), sedang viral warganet yang menyuarakan ajakan untuk menahan belanja sebagai respons terhadap kebijakan ini. Dalam beberapa cuitan yang viral, warganet menyuarakan agar masyarakat hidup sederhana dan tidak konsumtif. Mereka juga menyarankan menyarankan masyarakat untuk menggunakan barang hingga benar-benar rusak sebelum menggantinya
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati
- Bea Cukai
“Yang pengen ganti HP tahan, yang pengen ganti motor baru tahan, yang pengen ganti mobil baru tahan. 1 tahun aja, jangan lupa pake semua subsidi, gak usah gengsi dibilang miskin, itu dari duit kita juga kok. Kapan lagi boikot pemerintah sendir,” tulis akun @malengunaja yang dikutip dari X pada Senin, 18 November 2024.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan dengan mengalihkan pengeluaran ke sektor informal seperti pasar tradisional dan pedagang kecil. "Memang tetap kena pajak, tapi lebih kecil. Tahan saja uangnya kalau banyak yang melakukannya, bisa buat mereka panik," tambahnya.
Tak hanya itu, gaya hidup sederhana juga disorot sebagai langkah protes yang efektif sekaligus memberi manfaat untuk kesehatan mental masyarakat.
“Ini buat kesehatan mental juga kan? Sifat konsumtif kita kalo bisa kita kendalikan kan malah bagus. Mendidik anak2 kita jadi lebih bijak juga kan? Make a protest in a zen way, by frugal/minimalist living, hehehe,” tulisnya menambahkan.
Pendapat ini didukung oleh beberapa pengguna lain, yang menjelaskan bagaimana konsumsi masyarakat berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, konsumsi masyarakat menyumbang sekitar 54 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia berpendapat, pengurangan konsumsi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara yang lebih strategis.
“Artinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat. Maka, semoga kini sudah lebih jelas mengapa ajakan hidup berhemat/bersahaja itu bukan hanya bentuk solidaritas untuk bersama2 menginatkan, mengkritik, atau ‘memprotes’ kebijakan pemerintah lewat menahan konsumsi jika tidak amat perlu. Tetapi, karena landasan berpikirnya sangat mendasar,” tambah warganet lain @yanuugroho.
